JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya sekadar menjalin komunikasi rutin dengan pemerintah pusat. Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Rabu (17/6/2026), datang ke Kementerian HAM RI dengan membawa dokumen konkret: proposal penguatan Nagari Sadar HAM dan Kampung REDAM.
Rahmat diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, di kantor kementerian. Pertemuan ini menjadi ajang bagi Padang Pariaman untuk menggaet lebih banyak program HAM nasional yang bisa diimplementasikan di tingkat nagari.
Rahmat memaparkan, sepanjang 2025 saja, setidaknya tujuh kegiatan Kantor Wilayah HAM Sumatera Barat telah dilaksanakan di daerahnya. Program itu meliputi Penilaian Kepatuhan HAM, sosialisasi Bisnis dan HAM lewat Aplikasi PRISMA, hingga peningkatan kapasitas ASN.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian HAM, khususnya Kanwil HAM Sumatera Barat, yang selama ini terus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan daerah,” ujar Rahmat.
Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyoroti potensi pengembangan Kampung REDAM. Program ini merupakan singkatan dari Rekonsiliasi dan Desa Sadar HAM yang dirancang sebagai model pembinaan HAM berbasis komunitas.
“Kami menyambut baik kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ke depan, program-program seperti Kampung REDAM dapat terus dikembangkan dan diperkuat di daerah,” ungkap Mugiyanto.
Wamen HAM didampingi Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, serta Kepala Kanwil HAM Sumatera Barat dan Riau, Dewi Nofyenti. Sementara Rahmat Hidayat turut didampingi Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman, Riki Zakaria.
Sebagai tindak lanjut, Rahmat menyerahkan proposal berjudul “Penguatan Nagari Sadar HAM dan Kampung REDAM Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Padang Pariaman” kepada Wamen HAM. Dokumen ini menjadi pintu masuk bagi realisasi program-program strategis kementerian di daerah.
Rahmat berharap, dengan adanya proposal tersebut, sinergi pusat dan daerah tidak hanya berhenti pada seremoni. “Kami berharap ke depan semakin banyak program Kementerian HAM yang dapat dilaksanakan di Padang Pariaman sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” tambahnya.