Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi memulai pembangunan 80 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan. Tahap awal proyek ini ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen pada Rabu, 2 September 2026.
LUBUKBASUNG — Sebanyak 80 unit hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memasuki tahap pelaksanaan konstruksi. Proyek yang berlokasi di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, itu resmi dimulai pekan ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rinaldi, mengatakan prosesi awal sudah ditempuh melalui penandatanganan berita acara serah terima lokasi. Agenda tersebut juga mencakup pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-0) yang berlangsung pada Rabu (2/9/2026).
"Pembangunan 80 unit huntap memasuki tahapan pelaksanaan di Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang, Kecamatan Palembayan," ujar Rinaldi di Lubuk Basung, Kamis.
Proses serah terima lokasi pekerjaan dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Ridho Ruzika.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Palembayan, meliputi Polsek dan Koramil 11 Palembayan. Perangkat Nagari Tigo Koto Silungkang, tokoh masyarakat, serta Direktur PT Dame Uli Jadiaman Indah selaku kontraktor pelaksana juga hadir dalam agenda itu.
Hunian tetap ini diperuntukkan bagi warga Kecamatan Palembayan yang menjadi korban bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu. Rinaldi menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar penyediaan bangunan fisik, melainkan bagian dari upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
"Pembangunan huntap ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah, tetapi juga merupakan bagian dari proses pemulihan masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak," katanya.
Ridho Ruzika selaku PPK mengingatkan kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor selama proses konstruksi berlangsung.
"Koordinasi antara pemerintah, pelaksana, aparat keamanan, pemerintah nagari, dan masyarakat juga dinilai penting selama proses pembangunan," tegas Ridho.
Pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat turut mengawal jalannya proyek agar hasilnya sesuai mutu dan waktu yang ditentukan. Dengan dimulainya tahap pelaksanaan ini, huntap tersebut ditargetkan segera dapat dihuni oleh keluarga-keluarga terdampak agar mereka kembali menjalani hidup normal di tempat yang lebih aman dan layak.