SUMATERA BARAT — PT Paiton Energy menilai pensiun dini PLTU batu bara sulit dijalankan selama kebutuhan listrik sistem Jawa-Bali masih tumbuh sekitar 2.000 megawatt (MW) per tahun. Perusahaan mengusulkan penambahan pembangkit gas combined cycle 2.000 MW sebagai jembatan transisi, tetapi masih menunggu lampu hijau pemerintah.
Presiden Direktur PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri menyatakan pertumbuhan kebutuhan listrik berjalan seiring pertumbuhan ekonomi dan industri. Karena itu, PLTU yang sudah beroperasi tidak bisa dihentikan tanpa memastikan kapasitas pengganti tersedia.
"Kalau (PLTU) dipensiunkan, tidak ada fire. Sementara kita terus tumbuh, tumbuh semakin tinggi. Jadi apa artinya? Meningkatkan kapasitas, tetapi dengan energi yang lebih efisien," ujar Fazil dalam media roundtable Mitsubishi Power, Kamis (24/9).
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Rinciannya:
Fazil menilai transisi energi Indonesia perlu mempertimbangkan tiga hal sekaligus: ketahanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan energi. Gas dinilai strategis pada masa transisi karena bisa memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi.
"Transisi energi di Indonesia, mengingat kita adalah negara batu bara, adalah dari batu bara ke gas, kemudian nantinya ke hidrogen," ujarnya.
Gas memiliki kandungan karbon sekitar 50 persen lebih rendah dibandingkan batu bara. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) juga dapat mencapai efisiensi termal hingga sekitar 60 persen.
Strategi yang ditawarkan Fazil: PLTU eksisting tetap beroperasi, sementara kapasitas baru dibangun menggunakan pembangkit berbahan bakar gas. Cara ini diharapkan menaikkan kapasitas listrik sekaligus menurunkan jejak karbon.
Paiton Energy saat ini mengoperasikan kompleks pembangkit berkapasitas sekitar 4.600 MW. Perusahaan mengusulkan penambahan pembangkit gas combined cycle sekitar 2.000 MW.
Intensitas emisi pembangkit Paiton Energy saat ini sekitar 913 gram CO2 per kilowatt hour (kWh). Dengan penambahan pembangkit gas, angka tersebut ditargetkan turun menjadi sekitar 600 gram CO2 per kWh.
Fazil menyatakan Paiton Energy siap menambah kapasitas pembangkit apabila pemerintah memberikan kepastian proyek. Perusahaan masih menunggu keputusan mengenai skema pengembangan pembangkit gas yang diusulkan.
"Kita cuman udah siap sekali untuk mengeksekusi proyek. Cuman pemerintah harus kasih kita green light," ujarnya.
Dalam jangka panjang, Paiton Energy menyiapkan peta jalan transisi dari batu bara ke gas lalu ke hidrogen. Pembangkit gas yang direncanakan akan dibuat hydrogen-ready, sehingga bisa menggunakan hidrogen ketika infrastruktur dan pasokan bahan bakar tersedia.
Peta jalan tersebut juga mencakup pemanfaatan amonia hijau, baik langsung pada pembangkit batu bara maupun dikonversi menjadi hidrogen untuk PLTGU, dengan dukungan energi surya untuk memproduksi hidrogen hijau.
Managing Director dan CEO Mitsubishi Power Asia Pacific Akihiro Ondo menyebut Indonesia belum memiliki infrastruktur hidrogen. Kondisi itu menjadi salah satu penghambat percepatan transisi.
"Bagaimana infrastruktur hidrogen di Indonesia sejauh ini? Kami belum memilikinya. Nol infrastruktur," ujar Ondo.
Meski demikian, Mitsubishi Power tetap melihat peluang pengembangan ekosistem hidrogen. Hidrogen dapat dibawa dalam bentuk amonia sebelum diproses kembali sebagai bahan bakar pembangkit. Perusahaan juga mengembangkan teknologi turbin gas yang dapat menggunakan hidrogen.
Mitsubishi Power menyebut percepatan transisi membutuhkan sejumlah elemen pendukung: ketahanan pasokan gas atau LNG, spesifikasi pembangkit yang sesuai, akses pembiayaan, serta jadwal pensiun dini PLTU yang transparan.
Selain gas dan hidrogen, perusahaan menilai panas bumi dapat berperan dalam transisi energi Indonesia. Panas bumi mampu menyediakan listrik secara kontinu sebagai base load dan tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti tenaga surya dan angin.