Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menelusuri keluhan masyarakat terkait kandungan Bahan Bakar Minyak yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Penelusuran dilakukan setelah warga di sejumlah daerah di Sumbar melaporkan dugaan masalah kualitas BBM yang mereka konsumsi. Ombudsman menyatakan akan menelusuri laporan tersebut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran layanan publik.
PADANG — Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menindaklanjuti keluhan warga soal kandungan Bahan Bakar Minyak yang ramai dibahas di jagad maya. Lembaga pengawas layanan publik itu menyatakan tengah menelusuri isu tersebut untuk memastikan ada tidaknya persoalan pada kualitas BBM yang beredar di provinsi setempat.
Penelusuran dilakukan setelah keluhan masyarakat muncul dalam beberapa hari terakhir, terutama melalui media sosial. Warga menyoroti dugaan perbedaan kandungan BBM yang mereka beli di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Ombudsman menilai keluhan publik soal kualitas BBM menyangkut hak konsumen atas layanan yang layak. Isu ini menyentuh langsung kebutuhan harian warga, mulai dari kendaraan pribadi hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar.
Penelusuran Ombudsman menjadi penting karena menyangkut mutu produk yang dijual ke masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, lembaga ini berwenang merekomendasikan perbaikan kepada instansi terkait.
Keluhan soal kandungan BBM mencuat khususnya di jagad maya. Warga saling berbagi pengalaman soal performa kendaraan yang dinilai menurun setelah mengisi bahan bakar di sejumlah titik.
Diskusi itu menyebar cepat dan memicu pertanyaan soal pengawasan mutu BBM di tingkat pengecer. Ombudsman menyatakan menaruh perhatian pada ramainya keluhan tersebut.
Ombudsman RI Perwakilan Sumbar akan menelusuri keluhan itu lebih jauh. Hasil penelusuran akan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lebih mendalam bersama instansi berwenang.
Warga yang merasa dirugikan dapat menyampaikan laporan resmi agar penanganan berjalan sesuai mekanisme. Ombudsman menegaskan penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan layanan publik di Sumbar.