Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintahan digital 2026 bersama tim asesor eksternal secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (6/10). Evaluasi ini menjadi tahapan pendalaman pelaksanaan pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemkab Solok, sekaligus bahan identifikasi aspek yang masih perlu diperkuat. Seluruh perangkat daerah yang terlibat diminta menyampaikan data dan kondisi sebenarnya selama proses wawancara berlangsung.
SOLOK — Asisten I Setda Kabupaten Solok Zaitul Ikhlas menegaskan evaluasi kinerja pemerintahan digital bukan sekadar proses penilaian. Menurut dia, hasil evaluasi menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Zaitul meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memberikan informasi berdasarkan data dan kondisi pelaksanaan pemerintahan digital yang sebenarnya. Sinergi antarperangkat daerah dinilainya diperlukan agar penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan berjalan terpadu.
Kegiatan itu diikuti Asisten I Setda Kabupaten Solok, Kepala Diskominfo, Inspektur Daerah, Sekretaris Bapelitbang, serta ASN dari Diskominfo, Inspektorat Daerah, BKPSDM, dan Bapelitbang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Susi Sofianti Saidani mengarahkan jajaran yang terlibat agar memberikan penjelasan tepat sesuai pelaksanaan pemerintahan digital di masing-masing perangkat daerah.
Dalam proses wawancara, tim asesor eksternal melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan dan kinerja pemerintahan digital di Kabupaten Solok. Pemerintah Kabupaten Solok melalui perangkat daerah terkait memberikan penjelasan, data, serta informasi mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Susi mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah. Dengan begitu, inovasi digital yang dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menekankan evaluasi tersebut dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan kebutuhan penguatan dalam penerapan pemerintahan digital di Kabupaten Solok.
"Evaluasi ini hendaknya menjadi momentum bagi kita untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal," ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap tata kelola pemerintahan digital dapat terus diperkuat. Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi kinerja pemerintahan digital 2026 ini menjadi salah satu tahapan pengukuran penerapan transformasi digital di daerah. Hasil pendalaman tim asesor eksternal akan menjadi dasar bagi Pemkab Solok dalam menentukan langkah pembenahan berikutnya.