PADANG — Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Sumatera Barat, Panji Akbar Nur Banten, menyebut koordinasi dengan operator angkutan umum sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran penanganan kecelakaan lalu lintas. Pihaknya menyambangi langsung pool dan loket perusahaan, bukan sekadar berkomunikasi lewat surat atau telepon.
Dalam kunjungan tersebut, Jasa Raharja berkoordinasi langsung dengan pihak perusahaan guna memperoleh informasi dan data kendaraan yang terlibat dalam peristiwa di Pelabuhan Merak. Data yang dibutuhkan menjadi bagian penting dalam mendukung proses verifikasi serta tindak lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Komunikasi dan kelengkapan data dari perusahaan diperlukan agar proses penanganan dan pelayanan kepada korban dapat dilakukan secara tepat sesuai ketentuan. Tanpa data akurat soal kendaraan yang terlibat, verifikasi klaim berisiko meleset.
Panji menegaskan posisi koordinasi itu dalam pernyataan resminya. "Koordinasi dengan pihak perusahaan diperlukan untuk memperoleh data yang akurat terkait kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang baik dapat mendukung proses verifikasi serta tindak lanjut pelayanan kepada korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Panji Akbar Nur Banten.
Bus milik PT Miyor Prima Abadi terlibat kecelakaan di kawasan Pelabuhan Merak, Taman Sari, Kota Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10/2026). Insiden itu terjadi sehari sebelum kunjungan Jasa Raharja ke pool perusahaan di Sumatera Barat.
Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumbar bergerak cepat menyusul peristiwa tersebut. Kunjungan door to door dilakukan pada Rabu (21/10/2026), dengan sasaran pool dan loket perusahaan di Padang.
Jasa Raharja Sumbar terus melakukan koordinasi dengan perusahaan angkutan umum dan pihak terkait dalam mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas. Pertukaran informasi ditempuh lewat kunjungan langsung agar proses tindak lanjut berjalan baik.
Perusahaan angkutan umum yang armadanya mengalami kecelakaan di luar daerah tetap menjadi pihak yang dimintai keterangan oleh kantor wilayah asal operator. Pola ini memungkinkan pelayanan kepada korban dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.