PADANG — Personel Satpol PP Kota Padang bergerak ke lokasi usai pengaduan warga masuk. Dalam penertiban itu, petugas diterjunkan bersama anggota Bantuan Kendali Operasi (BKO) dan Dubalang Kota untuk mengecek laporan tersebut.
Setibanya di warung, petugas mendapati lima pelajar tengah asyik bermain domino dengan seragam sekolah masih melekat. Mereka langsung dibawa ke Mako Satpol PP Kota Padang.
Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra menyebut laporan masyarakat jadi pintu masuk penertiban. Warga sekitar menilai aktivitas para pelajar itu mengganggu dan tidak semestinya dilakukan saat jam sekolah.
Chandra mengapresiasi kepedulian warga yang mau melapor. Menurutnya, pengawasan pergaulan generasi muda tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah dan keluarga.
"Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pelajar yang tidak semestinya. Kepedulian dan kerja sama masyarakat sangat kami butuhkan untuk membantu menjaga generasi muda kita agar tetap berada pada lingkungan dan aktivitas yang positif," ungkap Chandra.
Kelima pelajar menjalani pendataan dan pembinaan sesuai aturan yang berlaku di Mako Satpol PP. Chandra mengingatkan para siswa agar menaati tata tertib sekolah dan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang menunjang pendidikan.
Ia meminta pelajar langsung pulang ke rumah begitu kegiatan belajar selesai. Waktu sisa sebaiknya diisi aktivitas produktif ketimbang kegiatan yang mengganggu konsentrasi belajar.
"Masa depan anak-anak kita harus dijaga bersama. Kami ingin para pelajar fokus menuntut ilmu, membangun karakter, dan meraih cita-cita. Jangan sampai waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru diisi dengan kegiatan yang dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka," tutupnya.
Satpol PP Kota Padang membuka jalur laporan bagi warga yang menemukan pelajar berkeliaran di luar kewajaran, terutama pada jam sekolah. Laporan warga menjadi dasar penertiban seperti yang terjadi di Koto Tangah.
Kasus lima pelajar ini menambah daftar penertiban rutin Satpol PP di kawasan permukiman. Penanganannya berhenti di pembinaan, tanpa proses hukum, dengan catatan pelajar tidak mengulangi aktivitas serupa.