5 Fakta Perlindungan Anak yang Perlu Diperkuat

Penulis: Topan Lubis  •  Rabu, 04 November 2026 | 19:02:32 WIB
Lokakarya "Dari Riset Anak Menuju Kebijakan dan Layanan Ramah Anak" digelar Wahana Visi Indonesia bersama KemenPPPA di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

SUMATERA BARAT — Kekerasan seksual terhadap anak masih jadi persoalan serius di Indonesia. Data Simfoni PPA 2025 mencatat 11.049 kasus, sementara banyak anak belum tahu ke mana harus melapor. Wahana Visi Indonesia bersama KemenPPPA pun menyoroti celah ini.

Lokakarya bertajuk "Dari Riset Anak Menuju Kebijakan dan Layanan Ramah Anak" di Jakarta, Rabu (4/11/2026), jadi ajang pemaparan temuan riset yang melibatkan anak sebagai peneliti. Forum yang digelar Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ini menyoroti lemahnya mekanisme pelaporan dan rujukan kasus kekerasan seksual.

1. Ribuan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Terjadi

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2025 mencatat 11.049 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka itu memperlihatkan kekerasan seksual belum tertangani tuntas. Dampaknya bukan cuma fisik, tapi juga kesehatan mental, pendidikan, hingga kualitas hidup anak dalam jangka panjang.

2. Anak Masih Takut dan Malu Melapor

Keberadaan kebijakan dan lembaga layanan belum menjamin anak korban mudah mendapat bantuan. Rasa takut, stigma masyarakat, keterbatasan informasi, dan kekhawatiran soal kerahasiaan identitas masih jadi penghambat. Akibatnya banyak kasus tak terlaporkan dan korban tak mendapat pendampingan.

3. 39,5 Persen Anak Belum Tahu soal UU TPKS

Riset yang melibatkan 35 peneliti anak dari wilayah dampingan WVI menemukan 96 persen anak pernah mendengar soal kekerasan seksual. Namun 39,5 persen responden mengaku belum pernah mendengar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Temuan lain: 65,25 persen anak belum tahu siapa yang bertanggung jawab membiayai layanan perlindungan anak.

4. Anak Harus Dilibatkan dalam Perumusan Kebijakan

WVI menilai anak perlu ruang menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan pandangannya soal pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Lewat program Child-led Research (CLR), anak dilibatkan langsung sebagai peneliti dan sumber informasi. Hasilnya diharapkan jadi bahan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih sesuai kondisi anak.

5. Sistem Pelaporan Harus Bebas Reviktimisasi

Mekanisme pelaporan mesti dirancang agar anak merasa aman saat mengungkap pengalaman kekerasannya. Sistem itu wajib menjamin kerahasiaan identitas, keselamatan korban, aksesibilitas layanan, dan perlakuan tanpa diskriminasi. Proses penanganan juga harus menghindari reviktimisasi, yakni kondisi korban kembali trauma akibat pelayanan yang tidak tepat.

6. Kolaborasi dan Anggaran Jadi Kunci

Penguatan perlindungan anak butuh keterlibatan pemerintah, lembaga layanan, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum. Kolaborasi ini diperlukan untuk menemukan kelemahan kebijakan yang berjalan. Rekomendasi perbaikan juga harus didukung program dan penganggaran berkelanjutan.

7. Edukasi Perlu Bahasa Sederhana Sesuai Usia Anak

Para peneliti anak merekomendasikan edukasi soal kekerasan seksual, UU TPKS, serta mekanisme pelaporan dan rujukan diperluas ke anak-anak, termasuk lewat sekolah. Materi edukasi perlu disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami sesuai usia anak. Technical Sector Director WVI, Yacobus Runtuwene, menegaskan anak bukan sekadar penerima manfaat program.

"Riset yang menjadi dasar pertemuan kita hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Child-led Research (CLR) ini merupakan inisiatif WVI setiap tahun yang melibatkan anak sebagai peneliti maupun sumber informasi untuk menggali pandangan mereka mengenai pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak," ujarnya.

Dari tujuh temuan itu, benang merahnya jelas: perlindungan anak belum cukup kuat di tahap pelaporan dan rujukan. Melibatkan anak dalam riset dan kebijakan jadi langkah awal yang masuk akal, asal ditopang sistem yang aman dan anggaran yang berkelanjutan.

Reporter: Topan Lubis
Sumber: sidaknews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top