SIMPANG EMPAT — Bimbingan teknis yang berlangsung dua hari itu menyasar jabatan kerja petugas keselamatan konstruksi. Pesertanya mendapat pembekalan kompetensi sekaligus difasilitasi mengikuti uji sertifikasi.
Doddy San Ismail menyebut pelatihan ini menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh pengakuan keahlian. Menurut dia, standar keselamatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan harus diterapkan sejak tingkat pekerja paling bawah.
Kewajiban memiliki SKK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Regulasi itu mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaannya.
"Tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kerja. Ini yang terus Pemkab Pasaman Barat dorong dengan pelatihan dan bimbingan teknis," kata Doddy di Simpang Empat, Jumat.
Dia menilai besarnya alokasi anggaran infrastruktur lewat APBD harus diimbangi kualitas pekerjaan. Kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan standar keselamatan konstruksi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Inventarisasi dalam Buku Konstruksi Dalam Angka menunjukkan masih banyak tenaga kerja konstruksi di Pasaman Barat yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperluas pelatihan dan fasilitasi sertifikasi.
Prioritas diberikan kepada tenaga kerja lokal pada jenjang terampil. Pemkab berharap perluasan fasilitasi membuat pekerja lokal mampu bersaing dalam berbagai proyek pembangunan di daerahnya sendiri.
"Tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan mendapatkan perlindungan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, penyedia jasa, dan seluruh pihak terkait," tegas Doddy.
Sektor konstruksi dinilai berperan strategis menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, Pemkab Pasaman Barat berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Kesadaran akan pentingnya kompetensi juga diharapkan tumbuh di kalangan penyedia jasa.
Hasil akhir yang dibidik adalah terjaminnya pelaksanaan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi teknis. Pemkab juga menargetkan zero accident atau nihil kecelakaan kerja pada proyek konstruksi sekaligus meningkatkan mutu hasil pembangunan daerah.
Doddy menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasaman Barat serta BPJS Ketenagakerjaan atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sinergi antar lembaga diharapkan terus diperkuat agar semakin banyak tenaga kerja konstruksi memperoleh pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang keahliannya.