SAWAHLUNTO — Rapat koordinasi implementasi program partisipasi ASN digelar untuk merinci teknis penerapan di masing-masing perangkat daerah. Riyanda Putra menegaskan program itu sebagai bentuk keberpihakan pemko kepada warga yang bekerja di sektor informal.
“Program partisipasi ASN merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Pemko Sawahlunto dalam memberikan perlindungan kepada warga di sektor pekerjaan informal yang memiliki risiko dalam pekerjaan,” ujar Riyanda dalam rapat tersebut.
Program menyasar pejabat eselon dan pejabat struktural di lingkungan Pemko Sawahlunto. Mereka diminta berpartisipasi sebagai donatur atau pembayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang tergolong pekerja rentan.
Rapat koordinasi membahas rincian teknis agar pelaksanaan berjalan lancar. Setiap perangkat daerah dan pejabatnya perlu memahami prosedur yang harus dijalankan sebelum program bergulir.
Melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja rentan diharapkan memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Manfaat jaminan sosial lain juga mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Melalui kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja rentan diharapkan memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial sesuai ketentuan,” sebut Riyanda.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Arief Sabara menyampaikan cakupan perlindungan tenaga kerja di Sawahlunto per 1 Oktober 2026 mencapai 72 persen. Angka itu menjadi dasar pemetaan program ke depan.
“Maka program partisipasi ASN untuk perlindungan pekerja rentan bisa menjadi upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut,” ungkap Arief.
Dengan skema donatur dari kalangan pejabat, pembayaran iuran pekerja rentan tidak sepenuhnya dibebankan pada warga. Pemko Sawahlunto belum merinci jumlah pekerja rentan yang akan didaftarkan pada tahap awal.