PADANG PARIAMAN — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mendampingi langsung penyampaian usulan itu ke pemerintah pusat. Dalam pertemuan di Jakarta, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara.
Permohonan tambahan DAU menjadi bagian dari upaya Pemkab Padang Pariaman memperjuangkan dukungan anggaran pusat. Tujuannya agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih optimal.
Bencana alam yang melanda akhir tahun 2025 meninggalkan dampak yang masih dirasakan masyarakat hingga kini. Pemkab menilai kebutuhan anggaran pemulihan belum sepenuhnya tertutup oleh alokasi yang ada.
Tambahan DAU diharapkan mendukung penanganan dampak bencana yang tersisa. Selain itu, dana tersebut diproyeksikan untuk pemulihan infrastruktur dan layanan publik yang terdampak.
Pengajuan ke Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan ditempuh karena DAU berada di ranah kewenangan pusat. Pemkab berharap usulan itu mendapat perhatian sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Pemkab menargetkan proses pemulihan berjalan lebih cepat bila tambahan anggaran disetujui. Aktivitas masyarakat diharapkan kembali normal tanpa tertahan kondisi pascabencana.
Pemulihan infrastruktur dan layanan publik menjadi prioritas karena keduanya menopang keseharian warga. Pembangunan daerah juga menjadi bagian yang ingin didorong lewat dukungan pusat tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan mengenai besaran tambahan DAU yang diajukan maupun respons resmi dari Kementerian Keuangan. Pemkab Padang Pariaman menyatakan akan terus mengupayakan dukungan anggaran pusat untuk pemulihan daerah.