PADANG — Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda menyatakan pendidikan kepemuluan dan pengawasan pemilu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Bawaslu telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok disabilitas di kota itu.
Langkah lanjutan yang disiapkan berupa penyediaan penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk mempermudah penyampaian informasi kepemiluan dan pengawasan. Menurut Eris, penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi.
Eris menegaskan kelompok disabilitas perlu memperoleh kesempatan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, persoalan aksesibilitas harus diperhatikan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan suara.
"Penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi," kata Eris dalam rapat bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.
Targetnya, seluruh warga dapat menggunakan hak pilih tanpa hambatan pada pemilu mendatang.
Anggota Bawaslu Kota Padang Firdaus Yusri menyoroti aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS) yang masih menjadi salah satu persoalan. Kondisi itu berkaitan langsung dengan kemudahan penyandang disabilitas menggunakan hak pilih.
Bawaslu mulai membangun komunikasi dengan kelompok disabilitas dan mendorong penyediaan pendamping serta penerjemah sesuai kebutuhan. Aspek aksesibilitas juga diupayakan menjadi bagian dari fokus pengawasan pemilu.
Firdaus berharap penyandang disabilitas mendapatkan ruang dan fasilitas memadai, termasuk pendampingan sesuai kebutuhan, sehingga dapat berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat. Keberagaman masyarakat Kota Padang dinilainya sebagai kekuatan yang harus diakomodasi dalam penyelenggaraan demokrasi.
Anggota Bawaslu Kota Padang Akhiro Murio mengingatkan pendekatan terhadap penyandang disabilitas membutuhkan pemahaman khusus. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang perlu dipahami agar komunikasi serta pendampingan tepat sasaran.
Pemahaman terhadap karakteristik tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pendidikan kepemiluan yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
Anggota Bawaslu Kota Padang Rahmad Ramli menyoroti pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan untuk mendukung pemilu inklusif. Pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu.
Proses tersebut perlu dievaluasi berkala karena data pemilih terus mengalami perubahan. Rahmad menilai pengawasan pemutakhiran data harus berdampak nyata dalam meminimalkan persoalan data pemilih menjelang pemilu mendatang.
Upaya itu berkaitan dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Tujuannya agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih akibat persoalan pendataan.
Melalui penguatan pemahaman kepemiluan tersebut, Bawaslu Kota Padang berharap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya semakin terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.