SUMATERA BARAT — Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan harga keekonomian Pertalite dan Solar yang melonjak jauh di atas harga jual bersubsidi hingga Oktober 2026. Tanpa subsidi, Pertalite seharusnya dijual Rp18.102 per liter dan Solar Rp21.457 per liter, sementara pemerintah tetap mematok harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Selisihnya ditanggung APBN yang bersumber dari pajak masyarakat.
Angka itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11). Menurut dia, lonjakan harga keekonomian mulai terjadi sejak April 2026 akibat dampak perang yang mendorong kenaikan harga energi global.
Sebelum periode itu, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah. Kondisi berubah drastis ketika konflik global menekan pasar minyak dunia.
Suahasil menegaskan pemerintah tidak menaikkan harga jual BBM bersubsidi. Beban selisih antara harga keekonomian dan harga jual dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," katanya.
Untuk Solar, Suahasil menyebut harga keekonomian sempat relatif dekat dengan harga jual sebelum Maret 2026. Kenaikan harga minyak dunia yang pesat membuat harga keekonomian Solar melesat hingga Rp21.457 per liter pada Oktober 2026.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun. Nilai itu setara 93 persen dari anggaran APBN dan tumbuh 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rinciannya, subsidi tercatat Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Sebagai pembanding, realisasi subsidi dan kompensasi pada 2025 mencapai Rp315 triliun, terdiri dari subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.
Anggaran tersebut mencakup subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 mencapai 15,244 juta kiloliter. Volume itu tumbuh 9,5 persen secara tahunan dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama 2025.
Suahasil menyebut kenaikan penyaluran salah satunya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Konsumsi bahan bakar ikut terdorong seiring pergerakan sektor riil.
Bagi pelaku usaha, struktur harga ini berarti biaya energi tetap ditopang pemerintah dalam jangka pendek. Namun tekanan pada APBN meningkat seiring melebarnya selisih harga keekonomian, terutama jika harga minyak dunia bertahan tinggi.