PADANG — Rapat koordinasi berlangsung sehari penuh dengan 60 peserta dari dinas koperasi kabupaten/kota dan pengurus koperasi. Agenda utamanya meninjau kesiapan teknis dan kelembagaan sebelum program percontohan bergulir di lapangan.
Endrizal menyebut seluruh koperasi peserta harus terkoordinasi dengan baik sejak tahap persiapan. "Semua koperasi ini harus terkoordinir dengan baik," ujarnya dalam rapat tersebut.
Ada enam materi inti yang masuk pembahasan peserta. Pertama, evaluasi kesiapan program percontohan di berbagai daerah. Kedua, kebijakan pemberdayaan koperasi untuk memperkuat kapasitas di tingkat desa dan kelurahan.
Ketiga, identifikasi potensi usaha KDKMP. Peserta memetakan sektor yang paling menjanjikan di Sumbar: pertanian, perikanan, kuliner, jasa, hingga pariwisata.
Keempat, penerapan Smart Business Map sebagai panduan pemetaan dan pengembangan model bisnis koperasi secara terukur. Kelima, penyelarasan langkah strategis lewat diskusi dan tanya jawab antar-peserta. Terakhir, penetapan target pelaksanaan.
Pembagian kuota menjadi salah satu poin konkret rakor. Setiap kabupaten di Sumbar wajib menyiapkan tiga koperasi percontohan. Kota Padang mendapat jatah lebih banyak, yakni lima koperasi.
Dua contoh yang disebut dalam rapat adalah Bungus Teluk Kabung dan Balai Gadang. Keduanya diproyeksikan menjadi lokasi percontohan di Kota Padang.
Pendanaan koperasi dimulai dari modal sendiri. Peserta bisa meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI dengan bunga kecil untuk menambah modal kerja.
Komoditas yang dikembangkan dipilih yang pemasarannya mudah dan penampungnya sudah tersedia: jagung, pisang, dan padi. Tiga tanaman itu dinilai paling siap dari sisi permintaan pasar.
Endrizal juga membuka jalur komunikasi cepat bagi pengurus koperasi yang butuh pendampingan. Dua kontak sekretariat pribadi dibagikan kepada peserta, yakni Febri di 082386363378 dan Putri di 082287582339.
Pemerintah daerah menargetkan KDKMP yang profesional, mandiri, dan produktif. Koperasi percontohan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat nagari, desa, dan kelurahan.
Bila program berhasil, pengurus koperasi disebut berpeluang berangkat umroh dari hasil usaha. Janji itu disampaikan sebagai pemacu semangat peserta rakor.
Tahap berikutnya adalah verifikasi kesiapan di masing-masing kabupaten/kota sebelum pelaksanaan pilot project berjalan penuh. Dinas Koperasi dan UKM Sumbar meminta daerah segera menyiapkan kelembagaan koperasi sesuai kuota yang ditetapkan.