Pemko Sawahlunto Teken PKS dengan Kejari, Aparatur Dapat Pendampingan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha

Penulis: Ronal Siregar  •  Kamis, 19 November 2026 | 14:01:31 WIB
Penandatanganan PKS antara Pemko Sawahlunto dan Kejari Sawahlunto di Hotel Parai.

SAWAHLUNTO — Penandatanganan PKS di Hotel Parai itu diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah Pemko Sawahlunto. Sosialisasi antikorupsi dirangkai dalam agenda yang sama agar aparatur memahami batas hukum sebelum menjalankan program kerja.

Melalui perjanjian yang diteken, Pemko Sawahlunto memperoleh ruang pendampingan hukum dari Kejaksaan. Cakupannya meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Apa Saja yang Didapat Pemko dari PKS Ini

Pendampingan hukum menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan aparatur terhadap regulasi. Kejaksaan berperan mengawal aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Wali Kota Riyanda Putra menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejaksaan dalam mendampingi dan mengawal aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan.

"Sekaligus berharap melalui penguatan kerja sama tersebut meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap regulasi hukum yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai ketentuan," kata Riyanda dalam sambutannya.

Pesan Kajari: Perkuat Perencanaan Program Pembangunan Fisik

Kajari Sawahlunto Nurul Hidayat menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendampingi pembangunan dan pelayanan publik dari aspek kepatuhan hukum. Ia juga mengingatkan jajaran perangkat daerah agar memperkuat perencanaan program kerja, khususnya pada program pembangunan fisik.

Perencanaan yang matang dinilai penting supaya pelaksanaan proyek efektif, sesuai regulasi, dan tidak menimbulkan kerugian negara. Peringatan itu relevan mengingat pembangunan fisik kerap menjadi titik rawan temuan hukum di daerah.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi melengkapi penandatanganan PKS. Aparatur Pemko Sawahlunto diharapkan memahami risiko hukum dalam setiap keputusan dan kegiatan yang dijalankan.

Langkah Pemko Sawahlunto mendekatkan diri ke Kejaksaan sejalan dengan pola penguatan kepatuhan hukum di lingkungan birokrasi daerah. Setelah PKS diteken, pendampingan hukum bisa langsung dimanfaatkan perangkat daerah saat menyusun maupun menjalankan program.

Reporter: Ronal Siregar
Sumber: minangkabaunews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top