PADANG PARIAMAN — Pelaksana proyek mengakui batu untuk konstruksi irigasi diambil dari sekitar lokasi. Pengakuan itu disampaikan Agon selaku pelaksana pekerjaan saat dikonfirmasi media, dengan alasan pengambilan material sudah mendapat kesepakatan perangkat nagari dan H. Sagi sebagai tokoh masyarakat setempat.
Kesepakatan sosial di tingkat warga tidak otomatis menggantikan kewajiban pemenuhan syarat administrasi, teknis, dan ketentuan kontrak pekerjaan pemerintah. Ketika diminta menunjukkan surat kesepakatan tersebut, pihak pelaksana tidak bisa memberikannya.
Efliwardi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman membenarkan material batu yang dipakai memang berasal dari lokasi pekerjaan. Pengakuan itu membuka pertanyaan soal fungsi pengawasan dinas terhadap pelaksanaan proyek senilai Rp1,46 miliar tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, praktik pemanfaatan material dari sekitar lokasi disebut disetujui Kabid SDA PUPR tanpa disertai teguran. Sampai berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari dinas mengenai dasar persetujuan itu.
Peninjauan ke lokasi menemukan pekerja diduga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri yang memadai. Kondisi itu berpotensi membahayakan keselamatan pekerja, terlebih pekerjaan konstruksi irigasi menyimpan risiko kecelakaan yang tidak bisa dianggap sepele.
Kewajiban penerapan K3 bukan sekadar formalitas administratif. Kontraktor pelaksana dan pihak pengawas semestinya memastikan pekerja memperoleh perlindungan sesuai standar keselamatan konstruksi yang berlaku.
Perkembangan pekerjaan di lapangan diduga berpotensi mengalami keterlambatan. Situasi itu memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan Dinas PUPR Padang Pariaman, termasuk apakah pengawas melakukan pemeriksaan rutin terhadap progres fisik, kualitas material, penerapan K3, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Proyek ini tercatat memakai nomor kontrak EP-01-KYSRCD51KQKPRMTQ83TYKCN. Dengan anggaran sebesar itu, warga berhak memperoleh hasil pembangunan yang berkualitas, bukan pekerjaan yang menyisakan persoalan material, keselamatan kerja, dan ketidakjelasan pengawasan.
Pemeriksaan dan klarifikasi terbuka dibutuhkan dari Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Bidang SDA, Pejabat Pembuat Komitmen, konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana. Publik perlu mengetahui apakah penggunaan material batu telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.
Sejumlah hal yang menunggu jawaban: dasar persetujuan pemakaian batu dari lokasi, ada atau tidaknya surat kesepakatan tertulis dengan perangkat nagari, pemenuhan standar K3, dan realisasi progres fisik proyek. Tanpa klarifikasi itu, dugaan penyimpangan pada proyek irigasi Rp1,46 miliar akan terus menguat.