OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, LPS Mulai Proses Likuidasi

Penulis: Binsar Gultom  •  Jumat, 20 November 2026 | 14:04:31 WIB
OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung melalui keputusan Dewan Komisioner tertanggal 19 November 2026.

SUMATERA BARAT — Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, melalui keputusan Dewan Komisioner bernomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan menyusul penetapan status BPR Dalam Resolusi pada 30 Oktober 2026 akibat kegagalan penyehatan modal dan likuiditas. Lembaga Penjamin Simpanan kini mengambil alih proses likuidasi bank tersebut.

Pencabutan izin usaha BPR LPN Labuh Gunung berakar pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tak kunjung memenuhi ambang batas. OJK mencatat bank yang beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, itu sudah berstatus BPR Dalam Penyehatan sejak 5 November 2025 karena KPMM berada di bawah 12%.

Hampir setahun status penyehatan berjalan tanpa perbaikan berarti. Pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung masuk kategori BPR Dalam Resolusi karena tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas yang membelitnya.

Kronologi Penetapan Status hingga Pencabutan Izin

Jejak penanganan bank ini terekam dalam tiga keputusan berurutan. OJK merinci tahapannya sebagai berikut:

  • 5 November 2025: BPR LPN Labuh Gunung ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan setelah KPMM tercatat di bawah 12%.
  • 30 Oktober 2026: status naik menjadi BPR Dalam Resolusi karena upaya penyehatan permodalan dan likuiditas tidak membuahkan hasil.
  • 10 November 2026: LPS menetapkan cara penanganan melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank.
  • 19 November 2026: OJK mencabut izin usaha melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-109/D.03/2026, mengacu Pasal 19 POJK terkait.

Dengan pencabutan izin, LPS menjalankan dua fungsi sekaligus: penjaminan simpanan nasabah dan proses likuidasi badan hukum bank. Peralihan kewenangan dari pengawas ke penjamin simpanan berlangsung otomatis sesuai ketentuan yang berlaku di industri perbankan.

Dana Nasabah Dijamin LPS, Ini Batasannya

OJK meminta nasabah BPR LPN Labuh Gunung tidak panik menyusul pencabutan izin usaha. Simpanan masyarakat di perbankan, termasuk di BPR, disebut tetap terlindungi program penjaminan LPS.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/11/2026).

Perlu dicatat, penjaminan LPS tidak berlaku tanpa syarat. Simpanan yang dijamin mencakup rekening atas nama nasabah dengan tingkat bunga tidak melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, serta nominal di bawah plafon yang berlaku. Nasabah yang memarkir dana di atas plafon atau menikmati bunga melampaui batas berpotensi tidak sepenuhnya terlindungi.

Mengapa Modal Tipis Berujung Pencabutan Izin

Kasus BPR LPN Labuh Gunung memperlihatkan bagaimana persoalan permodalan bisa bereskalasi menjadi kegagalan likuiditas. Rasio KPMM di bawah 12% menempatkan bank pada posisi rentan terhadap penarikan dana besar-besaran, sementara kemampuan menyerap kerugian terbatas.

OJK menempatkan langkah pencabutan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyimpan dana. Bagi pelaku usaha di sekitar operasional bank, pencabutan izin berarti layanan perbankan setempat berkurang dan nasabah perlu memindahkan rekening ke bank lain.

Apa yang Harus Dilakukan Nasabah BPR

Nasabah yang dananya tersimpan di BPR LPN Labuh Gunung disarankan mendokumentasikan seluruh bukti simpanan, mulai dari buku tabungan, bilyet deposito, hingga rekening koran terakhir. Dokumen itu menjadi dasar verifikasi saat LPS memproses pembayaran klaim penjaminan.

Pemegang simpanan di atas plafon penjaminan masuk kategori kreditur yang akan menerima pembayaran dari hasil likuidasi aset bank, dengan urutan sesuai ketentuan kepailitan. Proses ini umumnya memakan waktu lebih lama dan nilainya bergantung pada realisasi aset BPR yang bersangkutan.

Bagi investor dan pelaku pasar, pencabutan izin satu BPR di Sumatera Barat tidak berdampak sistemik terhadap industri. Namun sinyalnya jelas: bank dengan permodalan tipis dan tata kelola lemah menghadapi konsekuensi paling berat, yakni kehilangan izin usaha.

Reporter: Binsar Gultom
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top