PADANG — Dari 108 paket pekerjaan rehab rekon yang disiapkan, progres fisik keseluruhan baru menyentuh 23,03 persen per 13 November 2026. Angka itu dirangkum laporan Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum, yang menempatkan sektor bina marga sebagai capaian paling maju.
Penanganan dijalankan terpadu lewat empat sektor: sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis. Sasaran akhirnya bukan sekadar memulihkan, tetapi membangun kembali dengan prinsip build back better agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana berikutnya.
Enam paket di sektor bina marga mencatat progres fisik 99,17 persen. Pekerjaan meliputi pemulihan jalan 18,37 km di Agam, 7,15 km di Tanah Datar, dan pembangunan jembatan sepanjang 110 meter di Tanah Datar.
Pemulihan ruas jalan dan jembatan diprioritaskan karena menyangkut mobilitas harian warga. Distribusi barang, akses ke pusat kegiatan ekonomi, dan layanan publik bergantung pada konektivitas yang pulih lebih dulu.
Sektor sumber daya air menyiapkan 68 paket pekerjaan. Isinya mencakup infrastruktur pengendali banjir, pengaman sungai, rehabilitasi bendung, saluran irigasi, hingga sabo dam.
Sebaran sabo dam cukup luas: delapan unit di Agam, 16 unit di Tanah Datar, satu unit di Padang Pariaman, tiga unit di Kota Padang, dan satu unit di Padang Panjang. Pengaman sungai direncanakan di Padang Pariaman, Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Solok.
Di sektor cipta karya, 29 paket pekerjaan diarahkan memulihkan layanan dasar. Penanganan mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 daerah di Sumbar, sumur bor, jaringan perpipaan, dan fasilitas sanitasi.
Sektor prasarana strategis memuat 13 paket: pemulihan 30 unit prasarana kesehatan, 20 unit prasarana peribadatan, 16 unit madrasah, dan satu pondok pesantren. Fasilitas kesehatan, pendidikan keagamaan, dan tempat ibadah ditargetkan kembali berfungsi mempercepat pulihnya aktivitas sosial warga.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan bencana hidrometeorologi harus lewat langkah tanggap darurat yang cepat dan terukur, disertai pembangunan jangka panjang.
"Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi," kata Dody dalam keterangannya.
Kementerian PU mengidentifikasi sejumlah hambatan pelaksanaan. Persoalan lahan muncul pada akses menuju lokasi intake SPAM Talamau dan kawasan hutan lindung di lokasi SPAM Sawah Liek Sungai Andok, Kota Padang Panjang.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perhatian tertuju pada mobilisasi material dari Kota Padang serta proses perizinan pembongkaran bangunan eksisting. Keduanya perlu dipercepat agar pekerjaan rekonstruksi tidak tertahan.
Pelaksanaan rehab rekon dijalankan bertahap dan terpadu. Kementerian PU memastikan pemulihan pascabencana di Sumbar tidak berhenti pada pengembalian fungsi infrastruktur, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih aman, andal, dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.