SAWAHLUNTO — Lahan bekas tambang di Kota Sawahlunto perlahan mulai dihidupkan kembali. Bukan untuk diuruk atau dibiarkan menjadi kubangan, melainkan disulap menjadi ladang jagung yang produktif.
Pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) meluncurkan Program Gerak Lekas. Inovasi ini menggabungkan reklamasi lahan, perbaikan kesuburan tanah, dan pendampingan teknis bagi petani.
Mengapa lahan bekas tambang sulit ditanami?
Kepala DKP3 Sawahlunto Heni Purwaningsih menjelaskan, lahan pascatambang umumnya mengalami kerusakan struktur tanah. Kandungan unsur hara rendah dan tingkat keasaman tanah tidak lagi mendukung budidaya pertanian.
"Namun, melalui reklamasi dan rehabilitasi yang tepat, lahan tersebut masih berpotensi dikembalikan menjadi kawasan pertanian yang produktif," ujar Heni di Sawahlunto, Rabu.
Tiga desa jadi percontohan, jagung jadi tanaman awal
Tahap awal program menyiapkan tiga lokasi demonstration plot (demplot). Ketiganya berada di Desa Kolok Nan Tuo, Desa Rantih, dan Desa Muaro Kalaban.
"Ketiga lokasi ini akan ditanami jagung sebagai komoditas yang dinilai adaptif terhadap proses rehabilitasi lahan sekaligus menjadi model pemanfaatan lahan bekas tambang sebelum diterapkan pada lokasi lainnya," kata Heni.
Jagung dipilih karena perakarannya relatif kuat dan mampu bertahan di tanah yang belum pulih sempurna. Jika berhasil, model ini akan direplikasi ke kawasan bekas tambang lain di kota tersebut.
Dampak ke warga: membuka kembali sumber pendapatan
Program ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai aset produksi masyarakat. Warga yang selama ini kehilangan mata pencaharian akibat aktivitas pertambangan bisa kembali menggarap lahannya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pemilik lahan melalui dukungan pemerintah desa. Tujuannya, pemanfaatan kembali lahan bekas tambang berlangsung secara berkelanjutan, bukan proyek sesaat.
Sinergi lintas perangkat daerah jadi kunci
Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah menekankan, keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama dari tingkat kota hingga desa. Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif mendata potensi lahan dan mendampingi masyarakat.
"Kami mengarahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk bersinergi mengoptimalkan pelaksanaan program ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," kata Jeffry.
Selain reklamasi, pemerintah menyiapkan pendampingan teknis berupa perbaikan kesuburan tanah, penerapan teknologi budidaya, dan penguatan kapasitas pengelolaan lahan. Semua diarahkan agar kawasan bekas tambang bisa kembali mendukung ketahanan pangan daerah.
