PADANG — Arry Yuswandi menegaskan bahwa promosi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat bukan sekadar agenda administratif, melainkan strategi organisasi untuk menjawab tantangan pembangunan. Delapan pejabat yang dilantik akan bertugas di Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. H. B. Saanin, serta Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
"Pelantikan ini bukan sekadar mengisi jabatan, tetapi memastikan organisasi memiliki kepemimpinan yang tepat agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal," ujar Arry di Padang, Jumat (31/7/2026).
Pejabat Dituntut Jadi Penggerak, Bukan Sekadar Administrator
Di tengah dinamika birokrasi yang semakin kompleks, Arry mengingatkan para pejabat struktural untuk tidak berhenti pada fungsi administrasi. Mereka diminta mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dengan membangun kolaborasi lintas sektor.
"Pejabat struktural harus mampu menjadi penggerak organisasi, membangun kolaborasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memastikan setiap program memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan daerah," tegasnya.
Menurut Arry, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari posisi yang disandangnya. Justru, integritas dan profesionalisme menjadi modal utama dalam membangun budaya kerja yang produktif dan menjaga kepercayaan publik.
Integritas dan Keteladanan Lebih Penting dari Pangkat
Arry menekankan bahwa rasa hormat dari bawahan dan masyarakat tidak datang dengan sendirinya. Hal itu harus diraih melalui keteladanan dan hasil kerja yang dapat dirasakan manfaatnya.
"Pemimpin yang baik bukan dihormati karena jabatannya, tetapi karena kemampuannya menjadi teladan dan menghasilkan kinerja yang bermanfaat," pesan Arry Yuswandi.
Seluruh pejabat yang baru dilantik diminta segera menerjemahkan sasaran pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas layanan menjadi prioritas utama agar setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penataan aparatur ini merupakan langkah lanjutan Pemprov Sumbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan komposisi pejabat baru, pemprov menargetkan efektivitas program pembangunan meningkat secara signifikan di seluruh perangkat daerah.
