PASAMAN BARAT — Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam membayar iuran peserta JKN hingga akhir 2026 menjadi modal utama penguatan sinergi dengan BPJS Kesehatan. Dukungan penganggaran dari pemerintah daerah dinilai sebagai faktor krusial untuk memastikan kelangsungan program, sehingga warga tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, menyampaikan apresiasinya langsung kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto yang didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada aspek kepesertaan, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas layanan dan edukasi publik.
"Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan program ini, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas," kata Nopi Hidayat dalam keterangannya, Selasa.
Agenda Kolaborasi: Dari Dewas RSUD hingga Podcast Edukasi
Setelah pertemuan dengan jajaran pemkab, sejumlah agenda strategis telah disepakati untuk dieksekusi dalam waktu dekat. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk mengoptimalkan layanan dan memperluas cakupan kepesertaan di kabupaten tersebut.
- Pertemuan antara Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan manajemen RSUD Pasaman Barat dijadwalkan pada 10 Agustus 2026 untuk membahas peningkatan koordinasi layanan.
- Sosialisasi terkait penjaminan kecelakaan bagi masyarakat Pasaman Barat akan digelar pada 11 Agustus 2026.
- Pembahasan mengenai keaktifan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan melibatkan peran wali nagari pada 19-20 Agustus 2026.
Selain itu, BPJS Kesehatan tengah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menghadirkan podcast sebagai media edukasi baru. Langkah ini diambil agar informasi seputar hak dan kewajiban peserta JKN lebih mudah dipahami masyarakat.
Pemkab Pastikan Warga Pasaman Barat Terlindungi JKN
Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan bahwa dukungan terhadap program JKN merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya. Ia memastikan sinergi dengan BPJS Kesehatan akan terus dirawat demi pelayanan yang optimal.
"Karena program ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat Pasaman Barat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik dan terlindungi melalui program ini," ujar Yulianto.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga menyentuh isu strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan program di RSUD Pasaman Barat. Kedua pihak berkomitmen memperkuat komunikasi agar tidak ada lagi kendala administratif yang menghambat warga saat berobat.
"Pemkab Pasaman Barat bersama BPJS Kesehatan berkomitmen melakukan penguatan komunikasi dan koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal," kata Yulianto menambahkan.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan ke depan, terutama dalam hal keaktifan peserta mandiri dan percepatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Keberlanjutan program JKN di Pasaman Barat kini bertumpu pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
