Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memperkuat pendampingan hukum pada tiga proyek strategis nasional senilai triliunan rupiah. Pengawalan mencakup pembangunan tol, flyover, hingga pelabuhan agar berjalan sesuai aturan dan jadwal. Kepala Kejati Didie Tri Hariadi memastikan pendampingan berlangsung hingga proyek tuntas.
PADANG — Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memastikan pendampingan hukum untuk proyek strategis nasional berjalan maksimal sepanjang tahun ini. Pengawalan mencakup infrastruktur besar yang menjadi simpul konektivitas dan perekonomian masyarakat.
Kepala Kejati Sumbar Didie Tri Hariadi menyampaikan komitmen tersebut dalam jumpa pers peringatan hari lahir ke-81 di Padang, Rabu. Pendampingan dilakukan agar proyek pemerintah berjalan sesuai jadwal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Tiga Proyek di Bawah Pengawasan
Proyek pertama adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Panjang–Sicincin dengan nilai investasi triliunan rupiah. Ruas ini menjadi tulang punggung konektivitas darat antara Riau dan Sumatera Barat.
Kedua, pembangunan flyover Sitinjau Lauik I di Padang. Jalan layang ini merupakan penghubung utama Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Ketiga, pengembangan fasilitas pelabuhan di Teluk Tapang dan Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Pendampingan Preventif, Bukan Mencari Kesalahan
Keterlibatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersifat preventif. Langkah ini mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Pendampingan juga memastikan setiap tahapan pengerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Dengan begitu, proyek strategis dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Mengurangi Risiko di Kawasan Ekstrem
Kehadiran flyover Sitinjau Lauik I dinilai krusial. Kondisi jalan saat ini memiliki kombinasi medan ekstrem: tanjakan curam, turunan tajam, dan tikungan di tepi jurang.
Kondisi geografis tersebut membuat kawasan ini rawan kecelakaan. Flyover diharapkan memangkas risiko itu sekaligus memperlancar arus barang dan orang menuju Solok serta Tanah Datar.
Capaian Layanan Hukum Bidang Datun
Sepanjang 2026 hingga saat ini, Bidang Datun telah memberikan 625 layanan hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Layanan mencakup pendampingan, konsultasi, hingga pertimbangan hukum.
Sebanyak 237 nota kesepahaman yang difasilitasi masih berstatus berlaku. Angka ini menunjukkan peran aktif kejaksaan dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bidang Datun juga menjalankan 11 program inovasi di berbagai satuan kerja. Inovasi mencakup pendampingan sertifikasi tanah aset desa dan tanah wakaf, hingga konsultasi hukum berbasis aplikasi WhatsApp.
Didie menegaskan pengawalan berlangsung ketat hingga seluruh proyek rampung. Langkah ini menjaga kualitas pembangunan yang berdampak luas bagi perekonomian Sumatera Barat.
