PADANG — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, mendesak pemerintah dan kementerian/lembaga terkait memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Barat. Desakan ini muncul setelah kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Sumbar dan menurunkan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan warga.
Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran asap masih terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra. Kondisi atmosfer yang relatif kering serta tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor yang perlu terus diwaspadai.
Kabut Asap Dinilai Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Shadiq menilai kabut asap telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, keselamatan, kenyamanan, hingga aktivitas sehari-hari. Ia meminta pemerintah tidak membiarkan warga menghadapi persoalan ini sendiri.
"Kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi sudah menyangkut kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi persoalan ini sendiri. Penanganannya harus cepat, terpadu dan lintas daerah," ujar Shadiq dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, karakter kabut asap yang dapat bergerak mengikuti arah angin membuat penanganannya tidak cukup dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdampak saja. Dibutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
Sejumlah Kementerian Diminta Perkuat Koordinasi
Shadiq berharap Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam menghadapi kondisi tersebut.
"Saya berharap kementerian dan lembaga terkait segera memperkuat pemantauan kualitas udara, deteksi titik panas, pencegahan dan pemadaman karhutla, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi udara serta langkah perlindungan kesehatan," katanya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Penegakan Hukum terhadap Pembakar Lahan Diminta Tidak Lemah
Di sisi lain, Shadiq mendorong aparat penegak hukum menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. Menurutnya, pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan seiring.
"Pencegahan harus diperkuat, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh lemah. Jika ada pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dorong Sistem Penanganan Karhutla Permanen
Shadiq menambahkan, pemerintah perlu membangun sistem penanganan karhutla yang lebih permanen, bukan hanya bergerak ketika kabut asap sudah menyebar luas. Menurutnya, sistem peringatan dini, patroli, pemantauan hotspot, kesiapsiagaan daerah, dan koordinasi lintas provinsi harus diperkuat.
"Kita tidak ingin setiap musim kemarau masyarakat kembali berhadapan dengan kabut asap. Pemerintah harus memperkuat sistem peringatan dini, patroli, pemantauan hotspot, kesiapsiagaan daerah dan koordinasi lintas provinsi. Pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu bencana asap semakin parah," ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XIII, Shadiq menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat agar persoalan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan warga mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Masyarakat Sumatra Barat berhak mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Pemerintah harus hadir, bekerja bersama dan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak kabut asap," tutup Shadiq.
