PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administratif warga negara. Di balik setoran yang dibayarkan, ada kontribusi nyata masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia hadir bersama jajaran DPRD dan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah serta seluruh pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Pajak Kendaraan Jadi Tulang Punggung Pendapatan Asli Daerah
Menurut Muhidi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memegang peran penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan dari sektor ini menjadi salah satu sumber yang menopang kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan.
Ia menyoroti kondisi kebutuhan pembangunan Sumatera Barat yang terus berkembang. Karena itu, dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
"Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ujar Muhidi.
Kesadaran Bayar Pajak Ingin Ditumbuhkan Tanpa Rasa Takut Sanksi
Muhidi berharap kesadaran membayar pajak tumbuh perlahan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat. Ia tidak ingin warga memenuhi kewajiban semata karena ancaman sanksi.
"Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah," ujarnya.
Semakin banyak warga yang membayar tepat waktu, kata Muhidi, semakin besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Ruang itu bisa dipakai untuk mendukung program-program yang dibutuhkan masyarakat.
Manfaat Pajak Dinilai Ikut Menggerakkan Ekonomi Warga
Muhidi melihat pembayaran pajak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang, dan kegiatan usaha.
"Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha," katanya.
Pelayanan Samsat Keliling hingga Layanan Digital Perlu Terus Dikembangkan
Upaya meningkatkan kesadaran pajak, menurut Muhidi, harus dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah. Masyarakat perlu mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya.
Ia menyebut sejumlah inovasi pelayanan yang perlu terus dikembangkan, mulai dari Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat, hingga layanan digital.
"Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya," katanya.
Komunikasi soal pajak juga dinilai perlu disampaikan dengan cara sederhana dan dekat dengan kehidupan warga. Muhidi mendorong edukasi perpajakan tidak hanya lewat kegiatan formal.
"Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik," ujarnya.
Data Akurat dan Rasa Keadilan Jadi Kunci Kepercayaan Warga
Muhidi menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat, serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.
"Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat," sebutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Warga yang membayar tepat waktu perlu merasa kontribusinya dihargai, sementara yang belum memenuhi kewajiban tetap didekati secara persuasif.
Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia ingin pesan yang disampaikan melalui kegiatan itu terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas.
