SUMATERA BARAT — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keuntungan PT Timah Tbk melesat 900 persen dalam satu tahun setelah bertahun-tahun menelan kerugian. Perbaikan kinerja emiten tambang timah pelat merah itu terjadi seiring penertiban tambang ilegal dan penyelundupan timah di Pulau Bangka oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kabar ini disampaikan di tengah penyerahan uang sitaan denda administratif kehutanan senilai Rp13,2 triliun ke pemerintah.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidatonya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026), saat menerima hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan dari Satgas PKH. Nilai yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Angka itu menjadi salah satu penagihan terbesar yang pernah diserahkan ke negara dalam beberapa tahun terakhir.
Kilas Balik Kerugian PT Timah
PT Timah Tbk tercatat sebagai salah satu BUMN tambang yang lama membebani neraca negara. Selama bertahun-tahun, perseroan menghadapi tekanan dari aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan timah yang menggerus pendapatan serta produksi resmi.
Prabowo menyebut penertiban di Pulau Bangka menjadi titik balik. "Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi, masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras PT Timah yang selama ini rugi, dalam 1 tahun keuntungannya naik 900 persen dalam 1 tahun," ujar Prabowo.
Selain menertibkan penyelundupan, pemerintah mengklaim telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 ribu hektare. Dari luasan itu, ratusan tambang disebut sudah dikuasai negara. Penertiban ini menjadi salah satu ujung tombak pemulihan kinerja perseroan.
Satgas PKH Setor Rp13,2 Triliun
Penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun menjadi latar acara tersebut. Dana itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan yang dijalankan Satgas PKH bersama lembaga penegak hukum lain.
Prabowo menilai hasil ini menunjukkan penegakan hukum di sektor sumber daya alam mulai berjalan. Ia juga menyoroti kinerja Bea Cukai yang disebut membongkar puluhan kasus penyelundupan dengan nilai triliunan rupiah.
"Ini hasil kerja keras Satgas PKH. Dan lembaga-lembaga lain juga kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan," tegasnya.
Konsolidasi 1.074 BUMN Lewat Danantara
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengaku kaget saat pertama kali menjabat Presiden karena menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074. Ia sebelumnya menduga jumlahnya hanya sekitar 300. Menurutnya, sebagian besar BUMN dalam kondisi merugi.
Pemerintah kemudian mengonsolidasikan BUMN ke dalam satu manajemen, yakni Danantara atau Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia. "Daya Anagata Nusantara. Daya, energi. Anagata, masa depan. Nusantara, tanah air kita," kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan BUMN rugi terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Opsi penutupan bagi BUMN yang tak kunjung sehat disebut sedang dipertimbangkan.
Dampak ke Industri Timah
Bagi pasar, lonjakan laba PT Timah menjadi sinyal positif bahwa penertiban tambang ilegal mulai berdampak ke kinerja emiten. Selama ini, produksi timah ilegal di Bangka Belitung kerap menekan harga jual dan menggerus margin perseroan.
Penertiban juga berpotensi mengembalikan penerimaan negara dari royalti dan pajak tambang. Namun tantangan masih ada, terutama pengawasan di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau aparat.
Pemerintah berharap konsolidasi BUMN lewat Danantara mempercepat perbaikan kinerja perusahaan pelat merah lain yang masih merugi. Satgas PKH diposisikan sebagai ujung tombak penegakan aturan di sektor kehutanan dan tambang.
Bagi PT Timah, capaian 900 persen ini menjadi pembuktian awal bahwa penertiban ilegal bukan sekadar operasi sesaat. Keberlanjutan hasilnya akan bergantung pada konsistensi pengawasan dan kepastian iklim usaha di sektor timah nasional.
