JAKARTA — Sebanyak Rp 100,166 triliun disiapkan pemerintah untuk membangun kembali wilayah Sumatera yang porak-poranda akibat bencana. Kepastian itu didapat Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Senin (25/5/2026).
Anggaran tersebut akan digelontorkan secara bertahap: Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Mahyeldi menegaskan, dana ini tidak hanya untuk membangun kembali jalan dan jembatan yang rusak. Lebih dari itu, warga terdampak harus segera mendapat kepastian tempat tinggal dan layanan dasar.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” kata Mahyeldi dalam keterangan yang diterima, Senin.
Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan ketat dan tidak tumpang tindih.
Mahyeldi mengapresiasi pembentukan satgas tersebut. Ia berharap program rehabilitasi berjalan tepat waktu dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga di lapangan. “Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi tidak sendirian dalam rapat tersebut. Sejumlah pejabat Pemprov Sumbar turut hadir, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy; Kepala Bappeda Zefnihan; Kepala Dinas BMCKTR Army; Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto; serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.