SUMATERA BARAT — Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan, Senin (25/5). Ia meminta pemerintah menyiapkan insentif fiskal lintas mitra untuk production house (PH) kecil dan mengalokasikan anggaran pembangunan bioskop desa dari APBN 2027.
Anggaran Khusus dan Insentif Fiskal untuk PH Lokal
Rahmawati mendorong Kemenkeu tidak hanya menyediakan dana pembangunan fisik, tetapi juga memberikan keringanan pajak bagi rumah produksi kecil di daerah. Menurutnya, insentif ini penting agar PH lokal mampu bersaing dengan studio besar yang selama ini mendominasi layar bioskop.
“Kepada Kemenkeu, mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” kata Rahmawati dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
Pemerataan Akses dan Ekonomi Kreatif Daerah
Usulan ini berangkat dari fakta bahwa industri perfilman Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Rahmawati menilai kondisi ini membuat masyarakat desa tidak memiliki akses yang sama terhadap film nasional.
“Karena kita tahu, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan bioskop desa bisa menjadi katalis ekonomi kreatif lokal. Selain membuka lapangan kerja di sektor perfilman, keberadaan bioskop juga mendorong pertumbuhan usaha mikro di sekitarnya, seperti kuliner dan transportasi.
Ruang Tayang untuk Karya Daerah
Rahmawati menyoroti ketimpangan distribusi film nasional yang membuat karya sineas daerah sulit mendapat tempat di bioskop komersial. Dengan adanya 1.000 layar baru di desa, ia berharap film-film independen dan produksi lokal memiliki kesempatan tayang yang lebih lebar.
“Film dari daerah tidak boleh kalah bersaing dengan film-film besar,” tegasnya.
Usulan ini masih dalam tahap awal pembahasan di Komisi VII DPR. Belum ada kepastian mengenai skema pendanaan, teknis pembangunan, maupun target lokasi prioritas. Pemerintah melalui Kemenkeu diharapkan memberikan respons resmi dalam pembahasan lanjutan RAPBN 2027.
Jika terealisasi, program ini akan menjadi salah satu proyek infrastruktur budaya terbesar yang dibiayai APBN. Namun, tantangan utama terletak pada keberlanjutan operasional bioskop di daerah terpencil serta ketersediaan konten film yang sesuai dengan karakteristik penonton lokal.
