PASAMAN BARAT — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, masih terganjal status lahan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengaku tengah menunggu surat resmi penghapusan aset dari Kementerian Pertanian.
"Segala persyaratan administrasi telah lengkap dan tinggal surat penghapusan aset karena di lahan itu ada tanaman karet dan tercatat di Kementerian Pertanian," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, di Simpang Empat, Rabu.
Jika surat pelepasan itu sudah terbit, tahapan pembangunan bisa langsung berjalan. Vanvoni menjelaskan, anggaran untuk pembersihan lahan telah dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Jika telah selesai persoalan aset maka bisa langsung dikerjakan," ujarnya.
Vanvoni bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat telah menemui Menteri Sosial untuk membahas proyek strategis ini. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, tender pembangunan Sekolah Rakyat dijadwalkan pada Desember 2026, dan konstruksi akan dimulai pada 2027.
Lokasi yang disiapkan untuk SR berada di Padang Tujuh, tepatnya di belakang kantor Dinas Sosial atau depan Kantor Dinas Perhubungan. Vanvoni berharap surat penghapusan aset dari Kementerian Pertanian segera keluar agar percepatan pembangunan bisa dilakukan.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini nantinya akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Pemerintah daerah menyebut proyek ini sebagai prioritas karena menyasar kelompok paling rentan. Pemkab Pasaman Barat berkomitmen mempercepat proses administrasi agar pembangunan fisik sekolah bisa segera terealisasi sesuai jadwal.