SUMATERA BARAT — Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad, mendesak Kejagung untuk tidak berhenti di permukaan dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Suparji menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini dinilai strategis untuk melacak seluruh aliran dana program MBG hingga ke akar-akarnya.
"Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja," ujar Suparji dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi ini juga penting untuk memulihkan aset negara yang diduga coba disembunyikan oleh para pelaku. Tanpa pelacakan transaksi keuangan yang mendalam, risiko dana korupsi menguap atau dipindahkan ke luar negeri dinilai sangat besar.
Mengingat distribusi anggaran MBG yang sangat luas dan menyentuh masyarakat bawah, Suparji mendorong Kejagung mengerahkan seluruh lini strukturnya di daerah. Ia meyakini kekuatan solid internal kejaksaan menjadi modal utama untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan merata.
"Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
Langkah transparan dan masif dari Kejaksaan, menurut Suparji, sangat diperlukan untuk memastikan anggaran besar program MBG benar-benar tepat sasaran. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengawal program strategis nasional agar bersih dari praktik penyelewengan.
Suparji memberikan apresiasi atas integritas Kejagung yang bergerak cepat dalam membongkar dugaan penyimpangan ini. Ia menilai tindakan tegas tersebut adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peningkatan gizi bagi siswa. Dengan anggaran yang tidak sedikit, pengawasan ketat menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak dikorupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Dukungan publik pun diharapkan terus mengalir agar proses hukum berjalan lancar dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum.