PADANG — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) disebut berencana membangun dapur SPPG di Kepulauan Mentawai. Andre Rosiade menyebut wilayah itu hingga saat ini belum memiliki sarana tersebut.
"Kalau tidak salah Kementerian PU juga mau membangun dapur SPPG di Mentawai. Nanti kita cek bersama," ujar legislator dari Sumatera Barat itu.
Andre menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan BGN untuk memprioritaskan daerah 3T dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, tidak semua wilayah 3T harus membangun dapur SPPG baru.
Menurutnya, daerah 3T biasanya hanya memiliki 100 hingga 200 penerima manfaat. Satu SPPG saat ini mampu memenuhi kebutuhan hingga 3.500 penerima manfaat. "Jadi kalau bikin dapur baru kan tidak ekonomis," katanya.
Alternatifnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan kantin-kantin yang sudah ada sebagai penyedia makanan. Strategi ini dinilai lebih efisien untuk wilayah dengan jumlah penerima terbatas.
Andre menambahkan, pembiayaan program MBG di daerah 3T tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema lain bisa melalui anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun pengusaha swasta.
Hal ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan SPPG di Mentawai tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
Di sisi lain, Andre menyoroti adanya SPPG yang telah ditertibkan dan ditutup operasionalnya. Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk evaluasi dan koreksi atas implementasi program yang belum optimal.
"Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendengar dan menangkap segala masukan atau aspirasi masyarakat serta kemudian memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG," ujarnya.
Dengan adanya prioritas untuk Mentawai, Andre berharap warga di kepulauan terluar Sumatera Barat itu segera merasakan manfaat langsung dari program makan bergizi gratis.