SUMATERA BARAT — Rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor kembali mengemuka. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6), Bahlil menyampaikan bahwa program kompor listrik menjadi salah satu solusi untuk mendiversifikasi bauran energi nasional. Selain membebani devisa, subsidi LPG juga menyedot anggaran negara Rp 80 triliun per tahun.
"Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, ini akan menjadi masalah," ujar Bahlil di hadapan anggota dewan.
Mengincar Rumah Tangga dengan Daya Listrik Rendah
Tidak seperti program serupa di masa lalu, pemerintah kali ini menyasar kelompok rumah tangga dengan kapasitas listrik terpasang di bawah 900 kWh. Targetnya, kompor listrik bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah kecamatan dan desa yang pasokan listriknya masih terbatas.
Bahlil mengakui, hingga saat ini belum ada angka pasti berapa unit kompor yang bisa diadakan dari anggaran Rp 815 miliar tersebut. "Masih menunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin nanti Agustus baru bisa keluar jumlah unitnya," katanya.
Belajar dari Kegagalan Sebelumnya
Program serupa sebenarnya sudah pernah dicanangkan beberapa tahun lalu, namun mandek di tengah jalan. Bahlil mengklaim, teknologi kompor listrik yang akan digunakan kali ini lebih baik dari versi sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji perbedaan positif antara model lama dan baru sebelum memutuskan untuk menjalankan program secara massal.
Pada 2022, Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, sempat mendorong konversi kompor LPG ke listrik untuk segmen rumah tangga menengah ke atas. Langkah itu disebut sebagai bagian dari program clean cooking yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalisir risiko kecelakaan di dapur.
"Kami mungkin memikirkannya mulai dari segmen medium ke atas. Sebetulnya clean cooking sangat penting untuk mengurangi risiko dan emisi, serta memang harus terjangkau," kata Arifin saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Selasa (13/12/22).
PLN Jalan Sendiri
Di luar program pemerintah, PT PLN (Persero) juga mengaku telah menjalankan program kompor listrik secara mandiri. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan inisiatif ini lebih bersifat soft selling kepada pelanggan nonsubsidi, bukan bagian dari program kompensasi atau subsidi negara.
"Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi. Jadi ini soft selling kepada pelanggan kami dengan kapasitas terpasang yang non subsidi," ungkap Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR pada Senin (28/11/22).
Dengan impor LPG yang terus menggerus cadangan devisa, pemerintah tampaknya tak punya banyak pilihan selain mempercepat transisi energi di sektor rumah tangga. Pertanyaannya, akankah program kompor listrik kali ini benar-benar berjalan, atau kembali menjadi wacana tanpa eksekusi? Pembahasan anggaran dengan DPR pada Agustus mendatang akan menjadi penentu.
