SUMATERA BARAT — Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi Danantara Indonesia masih tertahan. Badan Pengelola Investasi Negara itu belum bisa mempublikasikan angka-angka keuangannya sebelum seluruh BUMN di bawah kelolaan menyelesaikan agenda RUPS masing-masing.
"Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN," ujar Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara, Selasa (9/6/2026).
Ia mencontohkan, PT Telkom Indonesia baru saja menggelar RUPS pada hari yang sama, sementara PT PLN (Persero) masih menjadwalkan rapat pemegang sahamnya. Artinya, laporan keuangan Danantara yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan pelat merah belum bisa disusun.
Dony menegaskan, keterlambatan ini tidak ada kaitannya dengan komitmen transparansi. Danantara justru tengah melakukan penataan ulang terhadap laporan keuangan dan aset sejumlah BUMN. Proses ini mencakup peninjauan kembali pos-pos keuangan, termasuk penurunan nilai aset atau impairment yang selama ini tercatat.
"Termasuk impairment-impairment yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara," kata Dony.
Langkah ini dinilai perlu agar laporan keuangan yang nantinya diterbitkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan negara. Danantara berkomitmen membenahi sistem pelaporan dan pengelolaan aset yang selama ini dinilai masih membutuhkan perbaikan.
Dalam kesempatan terpisah, Dony mengungkapkan bahwa lemahnya tata kelola menjadi akar masalah keuangan di sejumlah BUMN. Praktik manipulasi atau rekayasa keuangan untuk mempercantik kinerja jangka pendek disebut kerap terjadi, dan dampaknya harus ditanggung perusahaan serta negara.
Menghadapi kondisi itu, Danantara dan BP BUMN memilih jalur hati-hati. Alih-alih buru-buru merilis laporan, mereka melakukan audit mendalam dan penataan ulang pencatatan aset. Fokusnya satu: memastikan seluruh aset dan kewajiban BUMN tercatat akurat sesuai kondisi di lapangan.
Dony berharap proses konsolidasi dan pembersihan pembukuan ini bisa menjadi fondasi yang kuat bagi Danantara dalam menjalankan perannya sebagai pengelola investasi negara. Transformasi tata kelola BUMN, menurutnya, menjadi agenda utama yang tidak bisa ditawar.