PADANG PARIAMAN — Sambutan hangat khas Ranah Minang langsung diberikan Gubernur Mahyeldi kepada Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat. Sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026), Mahyeldi memasangkan deta—penutup kepala adat—kepada sang menteri sebagai bentuk penghormatan.
Pertemuan singkat di Ruang VIP bandara langsung diisi dengan pembahasan sejumlah isu strategis. Mahyeldi memaparkan potensi besar program perhutanan sosial di Sumbar yang dinilai tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga.
“Melalui kelompok-kelompok perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk budidaya, pengembangan ekowisata, maupun berbagai jasa lingkungan lainnya,” ujar Mahyeldi. Ia berharap penguatan program ini terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Menteri Jumhur melihat Sumbar memiliki peluang besar untuk mengembangkan perdagangan karbon. Menurutnya, kawasan hutan—termasuk hutan adat dan hutan yang dikelola masyarakat—perlu didata lebih dulu untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki.
“Kawasan hutan, termasuk hutan adat atau kawasan yang dikelola masyarakat, didata untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Selanjutnya didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), itu bisa ditindaklanjuti,” jelas Jumhur.
Unit karbon yang telah terdaftar, kata Jumhur, memiliki nilai ekonomi karena bisa diperdagangkan kepada pihak yang membutuhkan kompensasi emisi. “Unit karbon itu bisa dibeli siapa pun dan nilainya cukup baik. Intinya, kita memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan,” katanya.
Meski begitu, Jumhur menekankan kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan skema ini. “Mungkin kita harus menyiapkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dan daerah memahami mekanisme pengelolaan serta perdagangan karbon ini,” ujarnya.
Selama dua hari di Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan meninjau inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan dan melakukan penanaman pohon. Puncak kunjungan adalah Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah bersama Gubernur serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Pemprov Sumbar berharap sinergi dengan kementerian semakin kuat, terutama dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu, pengembangan perhutanan sosial, serta pemanfaatan perdagangan karbon sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.