PADANG — Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, meninjau langsung pembangunan huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Senin (20/7/2026). Ia menyebut Kota Padang memikul target tertinggi karena harus membangun lebih dari 500 unit, atau sekitar seperempat dari total target provinsi.
Di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, sebanyak 340 unit huntap tengah dikerjakan. Dari jumlah itu, 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.
“Melihat paparan dan kondisi di lapangan, perencanaan dan realisasi fisiknya berjalan cukup baik,” ujar Kastorius dalam keterangannya.
Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 371,85 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kota Padang. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan pihaknya akan terus mengawasi penggunaan dana tersebut.
“Kami melihat progres dan persiapannya cukup baik, termasuk pengadaan lahan huntap. Kami akan terus memantau agar realisasinya tepat sasaran karena fasilitas ini sangat ditunggu masyarakat,” kata Horas.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyatakan seluruh huntap ditargetkan selesai pada akhir 2026. Selain di Balai Gadang, sisanya akan dibangun di kawasan Sungkai.
“Target kami seluruh pembangunan selesai akhir tahun ini sehingga awal tahun depan warga sudah bisa direlokasi ke huntap,” ujar Raju.
Hunian tetap ini disiapkan untuk merelokasi 523 keluarga yang hingga kini masih tinggal di huntara. Setiap unit dibangun dengan tipe 36 berukuran 6 x 6 meter, dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu dapur.
Menurut Kastorius, pembangunan huntap di Padang berjalan berkat penyediaan lahan menggunakan tambahan TKD serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi. Penilaian pemerintah pusat terhadap progres penanganan pascabencana di Kota Padang mengacu pada dasbor monitoring Satgas Pusat yang mengukur 38 indikator, mulai dari pembangunan huntap, penyaluran dana tunggu hunian, bantuan sosial, hingga rehabilitasi sungai.