PADANG — Sertifikasi halal di Sumatera Barat tidak lagi berhenti pada penerbitan dokumen. Pemerintah provinsi mengajak seluruh kepala daerah membangun rantai industri halal yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir, agar produk lokal mampu bersaing di pasar global.
Ajakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai pembicara kunci.
Mahyeldi menegaskan bahwa nilai kehalalan telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Menurutnya, ini menjadi modal sosial yang tidak dimiliki semua daerah.
"Ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, sesungguhnya kita sedang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat," ujarnya.
Komitmen ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diperkuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Regulasi ini menjadi fondasi menjadikan Sumbar destinasi wisata halal unggulan nasional.
Data yang dipaparkan Mahyeldi menunjukkan tren positif. Sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal, dan 110.114 sertifikat resmi diterbitkan. Namun, ia mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menanti.
"Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun pekerjaan kita belum selesai," kata Mahyeldi.
Percepatan ini krusial menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Mahyeldi meminta seluruh kepala daerah menjadikan program ini prioritas utama di wilayah masing-masing.
Gubernur menekankan target berikutnya bukan memperbanyak dokumen, melainkan membangun ekosistem halal berkelanjutan. Cakupannya meliputi industri halal, kawasan wisata, pusat kuliner, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok berbasis UMKM.
"Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia," tegasnya.
Ia juga meminta dukungan BUMN, BUMD, perbankan, dan perguruan tinggi untuk memperluas pembiayaan serta pendampingan UMKM agar mampu menembus pasar nasional dan internasional.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan memaparkan bahwa industri halal dunia bernilai miliaran dolar AS. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar, justru masih tertahan di peringkat kedelapan industri halal global.
"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" ujar Haikal.
Ia mengungkapkan percepatan kebijakan wajib halal telah melonjakkan penerbitan sertifikat dari sekitar 600 ribu per tahun menjadi lebih dari 3,3 juta. Target nasional pada 2026 mencapai 7 juta sertifikat.
Menutup rakor, Mahyeldi berharap sinergi pusat-daerah terus diperkuat. Ia optimistis Sumbar mampu menjadi model pengembangan ekosistem halal nasional. (Adpsb/Cen/Bud)