Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dipercepat dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan. Langkah ini ditempuh untuk melokalisasi areal terdampak, memadamkan api secara presisi di tingkat tapak, serta melindungi warga dari ancaman asap. Operasi ini melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, hingga relawan.
JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan akselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan. Mobilisasi kekuatan penuh ini mencakup Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyatakan langkah strategis ini ditempuh untuk penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak. "Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan," ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Penempatan personel dan armada sarana pemadaman dijalankan secara dinamis. Perhitungan cermat dilakukan terhadap pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi, serta potensi dampaknya terhadap fasilitas publik dan permukiman.
Taktik lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman. Aksi darat ini diperkuat dukungan operasi udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang memanfaatkan ketersediaan awan berdasarkan analisis BMKG.
Pesawat patroli dan water bombing difungsikan untuk menjangkau bentang alam yang sulit diakses jalur darat serta menahan eskalasi kebakaran. Seluruh kerja keras ini terkoordinasi melalui sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kemenhut yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA.
Pemerintah memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat pada enam provinsi prioritas rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemantauan terpadu menyasar wilayah dengan dinamika harian di kabupaten-kabupaten kritis.
Di koridor Sumatra, pengawasan difokuskan pada Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis (Riau), Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin (Jambi), serta Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim (Sumatera Selatan). Sementara di Kalimantan, perhatian tertuju pada Ketapang, Sanggau, Sintang, Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya, Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan.
Dalam aspek dampak sosial, pemantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara ditingkatkan secara berkala melalui koordinasi erat lintas instansi. Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian aktivitas pendidikan diperbarui secara berkala demi keselamatan warga.
Kemenhut menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan sebagai kunci utama keberhasilan operasi pemadaman. Imbauan disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Pembaruan data titik panas (hotspot) secara aktual dapat diakses publik melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi pada laman https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id. Laporan atau indikasi kejadian di lapangan dapat disampaikan langsung kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.