SUMATERA BARAT — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingatkan bahwa penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) ke level standalone market mencerminkan erosi kepercayaan di kalangan pengusaha. Ia menilai keputusan MSCI sebaiknya disiasati dengan menyesuaikan standar, bukan dilawan dengan retorika nasionalisme.
Dino menyampaikan pandangan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @dinopattidjalal pada Sabtu (24/10). Menurut diplomat yang menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, MSCI adalah organisasi non-pemerintah yang netral dan menjadikan kepercayaan sebagai modal dasar.
Lembaga itu menerapkan tolak ukur yang sama bagi semua negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brasil. Dino menegaskan tidak ada kepentingan tersembunyi atau konspirasi di balik keputusan penurunan peringkat pasar saham Indonesia.
Dino menilai penurunan level pasar saham Indonesia mengindikasikan benih-benih erosi kepercayaan yang mulai terlihat di kalangan pelaku usaha. Gejala itu, katanya, tidak hanya dirasakan pengusaha besar, tetapi juga kalangan menengah dan bawah.
"Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino.
Ia meminta Presiden jeli membaca gejala tersebut. Jika kepala negara tidak menangkap sinyal ini, menurut Dino, ada kemungkinan informasi yang diterima tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
"Kalau Presiden tidak mencium gejala ini berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi," lanjutnya.
Dino membedakan MSCI dari lembaga multilateral seperti IMF yang dinilainya pernah membawa agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah. Independensi itulah yang membuat investor global menjadikan MSCI acuan utama dalam menilai pasar saham.
Indonesia pernah mendapat penilaian tinggi dari MSCI dengan bobot 1,2 persen. Dengan kriteria yang sama, posisi Indonesia kini merosot ke klasifikasi terbawah.
Dino menegaskan situasi ini bukan ajang adu kekuatan. Pemerintah, katanya, semestinya mendengar MSCI layaknya nasihat wasit yang perlu disiasati.
"This is not a game about macho nationalism. Pertarungan di dunia militer sangat beda dari permainan dunia finance," kata Dino.
Dino memperingatkan risiko berantai jika pemerintah memilih melawan MSCI dengan retorika. Ia menyebut potensi rupiah melemah hingga Rp 22.000 per dolar AS, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, dan daya beli melemah.
"Percuma kita gagah hari ini dan sejuta buzzer dikerahkan untuk memaki-maki MSCI dan berteori konspirasi, tapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sersara, dan pemerintah pun bisa gawat," ujarnya.
Ia merujuk pengalaman historis ketika pemerintahan Soeharto tumbang. Menurut Dino, yang menjatuhkan rezim yang jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang bukan invasi asing atau kudeta militer, melainkan krisis moneter yang meluas menjadi multikrisis.
"Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis legitimasi, dan krisis politik," paparnya.
Dino mencontohkan China yang pernah ditolak tiga tahun berturut-turut saat berupaya masuk level emerging market di MSCI. Alih-alih menyerang balik, China merespons dengan terbuka dan menyesuaikan diri dengan standar MSCI.
"Namun Tiongkok merespons dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensif, dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018, naik kelas," ujar Dino.
Bagi investor di pasar saham Indonesia, peringatan Dino menjadi sinyal bahwa perbaikan tata kelola pasar dan konsistensi kebijakan bakal lebih menentukan arus modal asing ketimbang sikap defensif terhadap lembaga pemeringkat internasional.