SUMATERA BARAT — Jakarta — Calon Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memastikan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tidak akan hilang meski transaksi digital melalui QRIS terus melonjak. Pernyataan ini disampaikan dalam fit and proper test di Komisi XI DPR, Rabu (26/8/2026).
"Penguatan perlindungan konsumen, pencegahan fraud, dan mitigasi risiko cyber juga akan menjadi prioritas kami," kata Destry dalam uji kelayakan tersebut.
Pertumbuhan QRIS dan Dominasi UMKM
Data BI mencatat transaksi QRIS per Juli 2025 tumbuh 82,4% secara tahunan. Jumlah pengguna mencapai 67,5 juta orang dengan total merchant sebanyak 45,5 juta, dan 96,7% di antaranya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski digitalisasi pembayaran berjalan cepat, Destry menegaskan BI tetap menjaga ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk menjamin inklusi bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani infrastruktur digital.
Ekspansi QRIS ke Negara Lain
Penggunaan QRIS kini tidak terbatas di dalam negeri. Layanan kode QR tersebut telah terhubung dengan tujuh negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Selain itu, BI telah meluncurkan BI-Fast sebagai infrastruktur pembayaran ritel nasional. Melalui sistem ini, biaya transfer antarbank turun menjadi Rp 2.500 per transaksi dengan proses yang berlangsung hampir real time.
Langkah ekspansi juga dilakukan dengan bergabungnya BI dalam proyek Nexus. Proyek ini bertujuan menghubungkan BI-Fast dengan jaringan pembayaran negara lain untuk melayani transaksi lintas negara secara lebih efisien.
Pendalaman Pasar Uang dan Valas
Di luar sistem pembayaran, Destry menyampaikan rencana percepatan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Langkah ini diarahkan untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan serta meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik.
Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Dengan pasar keuangan yang lebih dalam, BI berharap gejolak eksternal tidak mudah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Komitmen menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kebutuhan konvensional ini menjadi arah utama kepemimpinan BI ke depan. Masyarakat diharapkan tetap memiliki akses penuh terhadap kedua kanal pembayaran tersebut.
