PADANG — Rapat Koordinasi Pemetaan Kerja Sama Daerah Kota Padang Tahun 2026 digelar Kamis (5/11/2026), dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Tarmizi Ismail. Hadir Kepala Bagian Kerja Sama Setdako Padang Otto Sarbi Damanik dan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Padang.
Rapat ini menjadi langkah awal mengidentifikasi peluang kerja sama antarpemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga lembaga dan pihak lain. Seluruh usulan akan difasilitasi Bagian Kerja Sama dan dikaji Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebelum naik ke tahap penyusunan nota kesepahaman.
Mengapa Pemetaan Harus Selesai Sampai 2029
Pemko Padang ingin memastikan tidak ada kemitraan yang berjalan tanpa keterkaitan jelas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Setiap rencana kerja sama diarahkan mendukung pencapaian program prioritas pemerintah kota.
Menurut Tarmizi, pemetaan ini memberi landasan yang jelas bagi kerja sama yang direncanakan. "Melalui kegiatan ini, kita ingin memetakan kegiatan-kegiatan kerja sama daerah Kota Padang sampai tahun 2029 agar selaras dengan RPJMD dan program-program yang telah ditetapkan," kata Tarmizi.
Ia juga meminta seluruh OPD menyusun kerangka acuan kerja secara menyeluruh. Mulai dari tujuan, ruang lingkup, kebutuhan, sampai manfaat yang ingin dicapai dari setiap bentuk kerja sama.
Kerangka Acuan Kerja Jadi Syarat Sebelum MoU
Kerangka acuan yang lengkap disebut menentukan sejauh mana sinergi yang dibangun menghasilkan keuntungan bersama. Tanpa itu, dokumen kerja sama berisiko berhenti sebagai formalitas administrasi.
"Kerja sama itu merupakan bentuk sinergi yang harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Harapan kita, apa pun bentuk kerja sama yang dilakukan dapat mendukung program unggulan Pemko Padang dan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Tarmizi.
Alur yang disiapkan Pemko Padang: usulan masuk ke Bagian Kerja Sama, dikaji Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, baru kemudian ditindaklanjuti ke penyusunan nota kesepahaman atau MoU. Setiap tahap diminta terdokumentasi rapi agar kemitraan mudah dievaluasi.
Arab Kerja Sama: Antardaerah hingga Lembaga Lain
Ruang lingkup pemetaan mencakup kerja sama antarpemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta lembaga dan pihak lainnya. Pemko Padang berharap pola kemitraan yang dibangun lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan pemetaan ini, setiap kesepakatan diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Padang, bukan sekadar dokumen formal yang tersimpan tanpa tindak lanjut.