SUMATERA BARAT — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi beras di Karawang membeli unit penggilingan padi mangkrak yang mesinnya masih layak, sebagai upaya merebut rantai pasok dari hulu ke hilir. Langkah ini diambil karena produksi beras nasional 2026 diproyeksikan mencapai 33 juta ton, tetapi masalah pascapanen masih jadi titik lemah. Jika berjalan, petani tak lagi hanya menjual gabah mentah dan nilai tambahnya tetap di desa.
Pemerintah menargetkan koperasi desa dan koperasi beras berperan sebagai penampung hasil panen rakyat, bukan sekadar wadah administratif. Ferry menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Umum Nasional Koperasi Beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Karawang dipilih karena dikenal sebagai salah satu sentra penghasil beras terbesar di Indonesia.
Mengapa Penggilingan Mangkrak Jadi Sasaran
Di Karawang, jumlah unit penggilingan padi tergolong banyak. Persoalannya, mesin pengering (dryer) di dekat sawah belum tersedia maksimal, sehingga gabah kerap terlambat ditangani setelah panen.
Ferry meminta Pemkab Karawang, dengan bantuan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), mendata penggilingan yang mesinnya masih bagus tetapi terbengkalai. Fasilitas itu nantinya dibeli melalui koperasi beras setempat, lalu dikelola dan dihubungkan ke ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Inventarisasi penggilingan rice milling unit yang mesinnya masih bagus kemudian mangkrak, itu bisa kita beli melalui koperasi beras yang ada di Karawang, kemudian dimiliki oleh koperasi dan koperasi itu membangun ekosistem dengan KDKMP yang ada di Kabupaten Karawang," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Koperasi Diminta Jadi Penampung Hasil Warga
Ferry menempatkan KDKMP sebagai penyerap produk masyarakat, mulai dari beras dan gabah kering panen hingga hortikultura serta perikanan. Perannya disiapkan bertahap agar koperasi benar-benar mampu membeli hasil panen warga, bukan hanya menyalurkan bantuan.
"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan punya fungsi untuk nyerap, menampung hasil produk masyarakat. Apa pun hasil produk masyarakat itu, apalagi tanaman pangan," kata Ferry.
Dengan skema itu, gabah petani tidak langsung dilepas ke tengkulak begitu panen. Koperasi membeli, mengeringkan, menggiling, lalu menjual dalam bentuk beras dengan merek sendiri.
Nilai Tambah Harus Kembali ke Petani
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus menilai persoalan utama petani bukan lagi soal menanam. Selama ini sebagian besar petani berhenti pada tahap produksi, sementara pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, dan akses pasar dikuasai pihak lain.
"Selama ini sebagian besar petani berhenti pada produksi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana koperasi mengambil peran yang lebih besar pada pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, hingga akses pasar. Di situlah nilai tambah tercipta, dan di situlah kesejahteraan petani dapat tumbuh lebih cepat," ujar Panel.
Ukuran keberhasilan koperasi pun bergeser. Jumlah anggota dan volume produksi tidak lagi jadi patokan utama, melainkan kemampuan menghadirkan nilai tambah lebih besar bagi petani dan memperkuat posisi mereka dalam sistem pangan nasional.
Deklarasi dan Jejaring Usaha
Rangkaian forum itu juga diisi Parade Beras Nusantara yang menampilkan beragam varietas beras dari berbagai daerah. Acara ditandai penyatuan varietas beras ke dalam Gerabah Nusantara sebagai simbol berhimpunnya kekuatan petani dan koperasi.
Selain itu, peserta meneguhkan Deklarasi Koperasi Beras Indonesia, melakukan konsolidasi gerakan koperasi beras nasional, serta membangun kemitraan dengan pemerintah, BUMN, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Jaringan ini menjadi kanal agar koperasi punya akses pembiayaan dan pasar yang selama ini sulit dijangkau perorangan.
"Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan sektor pangan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi petani sehingga nilai tambah yang tercipta dari sektor pangan semakin kembali kepada mereka yang memproduksinya," kata Panel.
Bagi petani Karawang, hasil akhirnya bergantung pada seberapa cepat inventarisasi penggilingan rampung dan pembiayaan dari LPDB cair. Jika koperasi benar-benar menjadi offtaker, posisi tawar petani dalam rantai pasok beras nasional berpeluang berubah, dari pemasok gabah menjadi pemilik nilai tambah.