PASAMAN — Ali Muda menyampaikan materi Perda Nomor 9 Tahun 2019 langsung di hadapan warga Jorong Sungai Manis. Kegiatan itu menyasar masyarakat di tingkat jorong dan nagari, bukan hanya aparatur pemerintahan. Tujuannya agar pemahaman soal cadangan pangan tidak berhenti di level provinsi.
Dalam pemaparannya, Ali Muda menegaskan bahwa cadangan pangan bukan sekadar urusan menyimpan bahan makanan. Pemerintah daerah punya kewajiban memastikan masyarakat tetap punya akses pangan ketika kondisi darurat terjadi. Pengelolaannya harus rapi dan bisa dimobilisasi cepat saat dibutuhkan.
"Cadangan pangan bukan hanya tentang menyimpan persediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan ketika terjadi kondisi darurat. Karena itu, keberadaan cadangan pangan harus dikelola dengan baik dan dipastikan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan," ujar Ali Muda.
Apa Isi Perda Nomor 9 Tahun 2019 dan Siapa yang Terlibat
Perda tersebut memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah mengembangkan cadangan pangan di berbagai tingkatan. Mulai dari provinsi, kabupaten/kota, nagari, hingga cadangan pangan yang dikelola masyarakat sendiri. Ali Muda menilai keterlibatan semua tingkatan pemerintahan dan warga jadi kunci agar ketersediaan pangan tidak bergantung pada satu pihak saja.
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam pemaparannya menjelaskan, cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan pemerintah maupun masyarakat. Persediaan itu harus bisa dimobilisasi cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
Beras dan Jagung Jadi Komoditas Utama Cadangan Pangan
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah punya dua tujuan utama. Pertama, menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok. Kedua, mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat, kerawanan pangan, dan bencana.
Komoditas yang masuk cadangan pangan pemerintah antara lain beras dan jagung. Pengelolaannya melibatkan BUMN di bidang pangan. Pemerintah menugaskan Perum Bulog menangani sejumlah komoditas termasuk beras dan jagung, serta melibatkan BUMN Pangan ID FOOD sesuai penugasan.
Jumlah dan besaran cadangan pangan pemerintah ditetapkan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ketentuan itu berlaku sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun cadangan pangannya sendiri.
Harapan Ali Muda untuk Ketahanan Pangan Pasaman
Melalui sosialisasi tersebut, Ali Muda berharap warga semakin paham pentingnya penyelenggaraan cadangan pangan. Dukungan masyarakat dinilai perlu agar upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan daerah berjalan efektif.
Dengan cadangan pangan yang terkelola baik, pemerintah diharapkan lebih siap menghadapi gangguan pasokan. Warga pun terlindungi dari dampak krisis pangan yang bisa muncul kapan saja.