Padang – Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB) Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas resmi meraih Akreditasi Pertama dari BAN-PT yang berlaku sejak 6 Januari 2026. Capaian ini menjadi tonggak penting bagi penguatan pendidikan kebencanaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat yang dikenal sebagai wilayah rawan gempa, tsunami, banjir bandang, dan longsor.
Akreditasi tersebut diraih dalam usia program yang masih sangat muda. MMB Unand baru dibuka pada pertengahan 2024, namun telah mampu memenuhi standar dasar pendidikan tinggi nasional. Lebih dari sekadar pengakuan administratif, capaian ini menegaskan arah pengembangan keilmuan manajemen bencana yang relevan dengan tantangan risiko aktual di lapangan.
Ketua Prodi MMB Unand, Prof. Yenny Narny, menyatakan bahwa akreditasi ini merupakan pijakan awal untuk memperkuat pendekatan manajemen bencana yang komprehensif.
“Manajemen bencana tidak berhenti pada respons darurat, tetapi harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik lapangan. Akreditasi ini membuka ruang bagi pengembangan kerja akademik yang lebih sistematis dan kritis,” ujarnya, Jumat (16/1).
Salah satu pendiri MMB Unand, Prof. Febrin Anas Ismail, menilai lahirnya program ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap cara pandang negara yang masih cenderung reaktif dalam melihat bencana. Menurutnya, risiko bencana terbentuk melalui proses panjang, mulai dari tata ruang yang keliru hingga ketimpangan kapasitas sosial, sehingga membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Prof. Hakam, yang menekankan bahwa akreditasi merupakan validasi awal atas fondasi akademik yang telah dibangun. Tantangan berikutnya adalah menjaga relevansi ilmu kebencanaan di tengah risiko yang terus berubah. Untuk itu, MMB Unand memperluas jejaring lintas sektor, termasuk kerja sama dengan BNPB, program AusAid, pemerintah daerah, hingga sektor swasta, mencakup riset kebijakan dan program kesiapsiagaan masyarakat.
Direktur Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Henny Lucida, menegaskan bahwa keberadaan MMB harus menghasilkan pengetahuan yang berdampak nyata, bukan sekadar publikasi ilmiah. Sementara itu, penggagas prodi Prof. Rudi Febriamansyah menilai keterhubungan dengan lembaga negara, pemerintah daerah, dan mitra internasional menjadi kunci agar ilmu kebencanaan tidak berhenti pada tataran teori.
Dari sisi kelembagaan, Prof. Fauzan menyoroti proses institusional yang melandasi akreditasi, mulai dari kurikulum, penjaminan mutu, tata kelola, hingga budaya akademik. Sedangkan Prof. Bambang Istijono menegaskan posisi Sumatera Barat sebagai “laboratorium bencana” yang harus mampu melahirkan pengetahuan kebencanaan yang diakui secara global.
Capaian akreditasi ini sekaligus menguatkan refleksi mendasar tentang peran pendidikan kebencanaan dalam mengubah cara pandang negara terhadap risiko. Bagi MMB Universitas Andalas, akreditasi perdana ini menjadi langkah awal membangun ilmu kebencanaan yang kritis, relevan, dan berpihak pada keselamatan publik.