PADANG – Harapan baru bagi siswa dan guru SDN 49 Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Padang, mulai menemui titik terang. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) secara resmi menyatakan komitmennya untuk membangun kembali sekolah tersebut setelah hancur diterjang bencana banjir beberapa bulan lalu.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara perwakilan manajemen Inalum dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (18/2/2026).
Mengingat lokasi lama SDN 49 Batang Kabung sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali karena faktor risiko bencana, Inalum akan membangun gedung baru di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari titik lama.
Rencana Pembangunan Fasilitas Sekolah:
| Fasilitas Gedung | Kelengkapan Tambahan |
|---|---|
| 6 Ruang Kelas (Lokal) | Set Meubelair (Meja & Kursi) |
| Ruang Guru | Fasilitas Sanitasi (Toilet) |
| Ruang Kepala Sekolah | Penunjang Aktivitas Belajar |
| Perpustakaan | Standar Bangunan Berkualitas |
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengapresiasi langkah cepat Inalum dalam merespons krisis pendidikan pascabencana di Padang. Menurutnya, sumbangsih ini sangat krusial agar aktivitas belajar mengajar tidak terhambat terlalu lama.
“Terima kasih kepada Inalum atas kepeduliannya. Kita sangat mengapresiasi sumbangsih ini terhadap pendidikan anak-anak kita. Saya berharap pengerjaannya bisa berjalan cepat dengan kualitas bangunan yang bagus,” ujar Fadly Amran.
Kepala Departemen Pengamanan dan Keamanan Inalum, Firman Usman, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Fokus utamanya adalah memastikan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak di wilayah terdampak.
"Mudah-mudahan dengan adanya bangunan di lokasi baru ini, anak-anak bisa segera kembali beraktivitas dan belajar dengan nyaman tanpa rasa khawatir," jelas Firman.
Pembangunan ini diharapkan menjadi standar baru bagi fasilitas pendidikan yang tangguh bencana di Kota Padang, sekaligus memperkuat sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam penanganan pemulihan infrastruktur publik.