PASAMAN BARAT — Proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pasaman Barat memasuki babak krusial. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, menyatakan seluruh persyaratan administrasi proyek telah lengkap, kecuali satu dokumen penting: surat penghapusan aset dari Kementerian Pertanian.
“Di lahan itu ada tanaman karet dan tercatat di Kementerian Pertanian,” ujar Vanvoni di Simpang Empat, Rabu.
Mengapa Surat Penghapusan Aset Ini Vital?
Lahan yang berlokasi di Padang Tujuh, tepatnya di belakang kantor Dinas Sosial dan di depan Kantor Dinas Perhubungan, merupakan aset negara yang ditanami karet. Status ini membuat Pemkab tidak bisa begitu saja membangun di atasnya tanpa ada izin resmi pelepasan dari pemerintah pusat.
Vanvoni menjelaskan, begitu surat itu keluar, tahap berikutnya bisa langsung dieksekusi. Anggaran pembersihan lahan telah dianggarkan di Dinas PUPR. “Jika telah selesai persoalan aset, maka bisa langsung dikerjakan,” tegasnya.
Jadwal Pembangunan: Tender Desember 2026, Konstruksi 2027
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat telah menemui Menteri Sosial untuk membahas percepatan proyek ini. Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa tender pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Desember 2026, dan konstruksi fisik baru dimulai pada 2027.
Pemkab sendiri berupaya mempercepat proses yang ada di tingkat daerah agar tidak menghambat jadwal dari pusat. “Kami ingin melakukan percepatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Vanvoni.
Sekolah Rakyat: Target untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lembaga pendidikan ini nantinya akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2—mereka yang berada dalam kategori kemiskinan paling ekstrem.
Dengan adanya SR, pemerintah berharap bisa memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Pasaman Barat.
Kini, seluruh mata warga Pasaman Barat tertuju pada surat dari Kementerian Pertanian. Jika dokumen itu segera turun, pembangunan sekolah yang dinanti-nantikan ini bisa berjalan sesuai rencana.
