SIMPANG EMPAT — Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Pasaman Barat mulai menemukan kepastian. Pemerintah daerah telah mengamankan lokasi seluas 20 hektare di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, untuk proyek yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.
Bupati Pasaman Barat Yulianto mengungkapkan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah kabupaten yang status kepemilikannya sudah bersertifikat. “Karena lahan ini milik Pemkab dan sudah bersertifikat, percepatan pembangunan dapat segera dilakukan,” katanya di Simpang Empat, Selasa.
Di atas lahan seluas 20 hektare itu, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen akan membangun jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Konsep yang diterapkan adalah nonasrama alias sekolah tanpa fasilitas pondokan bagi siswa.
Yulianto menjelaskan, sekolah berasrama akan difokuskan melalui program sekolah rakyat yang rencananya dibangun di Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman. Program itu khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemkab Pasaman Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan program SNT berjalan sesuai jadwal. Menurut Yulianto, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah agar fasilitas pendidikan modern bisa segera dinikmati masyarakat.
“Dengan ditetapkannya Pasaman Barat memperoleh program SNT oleh Kemendikdasmen, maka lahan untuk lokasi sekolah itu telah kita siapkan,” ujar Yulianto.
Anggota DPRD Sumatera Barat Ade Putra ikut meninjau lokasi rencana pembangunan SNT di Muara Kiawai pada Senin (15/6). Menurutnya, kehadiran sekolah terintegrasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program revitalisasi sekolah dan pembangunan SNT akan membuka peluang kerja bagi masyarakat daerah. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran,” kata Ade Putra.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar Pasaman Barat menjadi daerah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.