SUMATERA BARAT — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyebutkan bahwa antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan disebabkan oleh menipisnya stok. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga pada Rabu (15/7/2026) menunjukkan ketahanan stok BBM di seluruh terminal dan depot nasional berada pada level sangat memadai.
"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengonfirmasi bahwa kepadatan di lapangan dipicu oleh dua faktor. Pertama, migrasi konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga yang membuat konsumsi Pertalite dan Biosolar melonjak 10 hingga 15 persen di sejumlah daerah strategis. Kedua, adanya indikasi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh spekulan untuk dijual kembali ke pihak industri yang tidak berhak.
"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan," kata Wahyudi.
Untuk mengurai sumbatan layanan, DPR mendesak Pertamina Patra Niaga mengambil langkah konkret. Perusahaan diminta segera menambah armada mobil tangki pengirim, memperpanjang jam operasional SPBU hingga larut malam, dan mempercepat distribusi langsung dari depot ke dispenser SPBU.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kendala riil yang dihadapi saat ini murni merupakan tantangan percepatan rantai distribusi akibat kepadatan lalu lintas darat menuju SPBU, bukan karena menipisnya stok di hulu. Pihak korporasi memastikan cadangan BBM dan LPG nasional dalam status sangat aman.
Di tengah tekanan distribusi, Komisi XII DPR RI juga membawa kabar baik bagi masyarakat. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak akan mengalami kenaikan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026. DPR berjanji akan terus mengawal komitmen anggaran tersebut agar hak masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan energi terjangkau tetap terlindungi.
"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya," tegas Bambang.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga kini tengah melancarkan operasi normalisasi jalur distribusi sekaligus memperketat pengawasan di lapangan melalui kerja sama penegakan hukum dengan aparat kepolisian untuk menyikat para mafia solar.