PADANG — Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumatera Barat mencapai Rp 97,83 triliun pada 2024, atau hampir 29 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, angka sebesar itu hanya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi 3,37 persen pada 2025, jauh di bawah rata-rata nasional dan target daerah.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap tambahan satu unit output membutuhkan modal lebih dari delapan unit, sebuah sinyal bahwa produktivitas modal di Sumbar rendah. "Sumbar tidak berangkat dari investasi nol, tetapi yang menjadi persoalan adalah kualitas dan keterhubungan investasi itu sendiri," demikian analisis yang mengemuka dalam diskusi ekonomi regional.
Untuk keluar dari stagnasi, Sumbar membutuhkan lompatan besar. Dengan target pertumbuhan 6 persen, kebutuhan investasi tahunan diperkirakan mencapai Rp 106 hingga Rp 127 triliun. Sementara untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, angka kebutuhan melonjak menjadi Rp 123 hingga Rp 148 triliun per tahun.
Artinya, dibandingkan posisi investasi saat ini, Sumbar masih membutuhkan tambahan dana segar antara Rp 10 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun untuk tumbuh di kisaran 6 persen. Untuk membuka peluang tumbuh 7 persen, tambahan yang diperlukan jauh lebih besar, yakni Rp 25 triliun hingga Rp 50 triliun per tahun.
Dalam periode lima tahun ke depan, kebutuhan tambahan investasi produktif diperkirakan mencapai Rp 125 triliun hingga Rp 250 triliun. Dana sebesar itu tidak mungkin ditanggung sendirian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ada tiga faktor utama yang membuat investasi besar tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan. Pertama, banyak modal terserap ke sektor bangunan dan aset yang tidak langsung memperbesar kapasitas produksi. Kedua, proyek-proyek yang berjalan tidak saling terhubung sehingga efek pengganda atau multiplier effect-nya kecil.
Ketiga, biaya logistik yang tinggi, birokrasi berbelit, konflik lahan, serta risiko bencana menekan produktivitas modal. Jika persoalan struktural ini tidak dibenahi, menambah volume investasi hanya akan memperbesar pemborosan.
Langkah pertama yang dinilai mendesak adalah pembenahan sektor logistik dan konektivitas. Kebutuhan investasi untuk paket ini diperkirakan mencapai Rp 25 triliun hingga Rp 40 triliun dalam lima tahun. Mulai dari penyelesaian koridor jalan strategis, peningkatan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur, hingga pembangunan gudang dingin untuk komoditas pertanian yang mudah rusak.
Tanpa perbaikan logistik, biaya membawa bahan baku dan produk akhir akan tetap mahal. Hal ini membuat Sumbar sulit bersaing menjadi tujuan industri baru.
Selain itu, struktur ekonomi Sumbar yang masih didominasi sektor pertanian dan jasa membutuhkan percepatan hilirisasi. Investasi di sektor agroindustri menjadi prasyarat agar nilai tambah tidak lari keluar daerah. Sumbar tidak sekadar butuh uang masuk, tetapi investasi yang terhubung dengan sentra produksi dan mampu mengubah struktur ekonomi secara fundamental.