PADANG — Sebagian besar proyek infrastruktur yang dibiayai tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Barat mulai berjalan. Dinas BMCKTR mencatat realisasi keuangan baru mencapai 8,06 persen atau sekitar Rp 20 miliar lebih, sementara progres fisik sudah menyentuh 20,53 persen per 31 Juli 2026.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades, menyebut angka tersebut bukan indikasi keterlambatan. Ia menjelaskan, porsi pekerjaan yang belum berjalan masih berada dalam tahapan administrasi dan pengadaan yang wajib dilalui sesuai regulasi.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan,” ujarnya di Padang, Jumat (7/8/2026).
Dari total anggaran Rp 258,45 miliar, porsi terbesar mengalir ke sektor jalan. Rehabilitasi jalan provinsi menyerap Rp 104,39 miliar, disusul rekonstruksi jalan senilai Rp 49,03 miliar, dan pemeliharaan rutin sebesar Rp 15,85 miliar.
Belanja jembatan juga mendapat jatah signifikan. Penggantian jembatan dialokasikan Rp 28,68 miliar, pembangunan jembatan baru Rp 26,73 miliar, serta pengadaan Jembatan Bailey Rp 14,20 miliar.
Tambahan TKD tidak hanya untuk jalan. Sejumlah program dasar lain ikut dibiayai, antara lain peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, dan sistem drainase perkotaan.
Anggaran juga dipakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, penguatan tata ruang, serta pengawasan penyelenggaraan infrastruktur. Armizoprades menegaskan seluruh kegiatan diprioritaskan pada pembangunan dasar yang berdampak langsung ke masyarakat.
Armizoprades menyampaikan permohonan maaf kepada warga apabila proyek yang tengah berjalan mengganggu kenyamanan atau kelancaran mobilitas. Ia menyebut gangguan tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” katanya.
Pemprov Sumbar menargetkan seluruh pekerjaan tuntas pada Desember 2026. Armizoprades optimistis target tersebut tercapai karena tahapan teknis yang ada saat ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.