PARIAMAN — Nasib rancangan anggaran Diskominfo Kota Pariaman untuk Tahun Anggaran 2027 kini mulai diuji. Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) digelar bersama DPRD Kota Pariaman melalui Komisi I pada Selasa (11/8/2026).
Kepala Diskominfo Kota Pariaman Yalviendri hadir langsung didampingi Sekretaris Dinas Elfadri serta jajaran pejabat eselon III dan pejabat fungsional. Mereka berhadapan dengan Tim Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang dipimpin Life Iswar.
Pembahasan ini menjadi momentum strategis. KUA-PPAS bukan hanya tahapan administratif sebelum APBD ditetapkan, melainkan pijakan awal untuk menentukan program yang mendapat prioritas dan arah penggunaan uang rakyat.
Dalam forum tersebut, setiap rupiah yang diajukan dituntut memiliki alasan dan manfaat yang jelas. Apalagi di tengah tuntutan transparansi dan percepatan digitalisasi yang semakin tinggi.
Pertanyaan mendasar yang coba dijawab dalam pembahasan ini sederhana: apakah anggaran yang dirancang benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, informasi yang lebih terbuka, dan akses digital yang lebih merata? Atau justru kembali habis untuk rutinitas birokrasi yang manfaatnya sulit dirasakan masyarakat?
DPRD memiliki ruang untuk menguji urgensi setiap program yang diajukan. Fokus utamanya memastikan program komunikasi publik, layanan informasi, infrastruktur digital, dan agenda transformasi teknologi tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Posisi Diskominfo dalam struktur pemerintahan daerah memang kian krusial. Di era digital, komunikasi pemerintah bukan lagi sekadar urusan publikasi kegiatan kepala daerah.
Informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses telah menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik. Kemampuan pemerintah merespons ruang digital pun turut menentukan kepercayaan warga.
Rancangan KUA-PPAS 2027 kini memasuki fase penentuan. Publik pada akhirnya tidak membutuhkan banyak program yang terdengar hebat di atas kertas.
Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah didapat, pelayanan yang semakin sederhana, serta kehadiran pemerintah yang nyata di ruang digital maupun kehidupan sehari-hari. Di titik inilah pembahasan anggaran Diskominfo Pariaman seharusnya diuji.
Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027 dan menentukan wajah layanan informasi publik Kota Pariaman ke depan.