Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama BPJS Kesehatan menggenjot kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menghidupkan tradisi gotong royong 'badoncek' yang melibatkan perantau. Kolaborasi ini telah memberikan manfaat pembayaran iuran bagi sekitar 2.200 jiwa warga kurang mampu di kabupaten tersebut.
PARIAMAN — Gerakan kepedulian perantau melalui tradisi 'badoncek' di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menjadi motor penggerak peningkatan cakupan kepesertaan JKN. Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyebut inisiatif ini telah berjalan sekitar dua tahun terakhir dan melibatkan perantau asal Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Data BPJS Kesehatan mencatat kepesertaan JKN di Padang Pariaman mencapai 419.588 jiwa atau 91,13 persen dari total penduduk 460.452 jiwa per 1 Agustus. Angka ini melonjak signifikan dari posisi Mei 2026 yang baru mencapai 395.496 jiwa atau 85,89 persen.
Selain menggalang dana dari perantau, Pemkab Padang Pariaman mendorong perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk membantu pembayaran iuran warga tidak mampu. Sebanyak 13 donatur dari kalangan dokter dan pengelola klinik juga konsisten berpartisipasi dalam skema pembiayaan ini.
John Kenedy Azis menegaskan pemerintah daerah tidak berhenti di situ. Pemanfaatan pokok-pokok pikiran anggota DPRD setempat turut diupayakan sebagai sumber pembiayaan tambahan kepesertaan JKN di luar APBD.
Kerja sama konkret telah dijalin BPJS Cabang Padang dengan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Selatan pada Juni lalu. Dalam skema itu, iuran kepesertaan JKN warga setempat dibiayai langsung oleh para perantau asal nagari tersebut.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji mengapresiasi langkah yang dinilainya sebagai inovasi sosial berbasis budaya lokal.
"Kami melihat langsung bagaimana pemerintah daerah, nagari, dan para perantau mampu menghadirkan solusi melalui tradisi 'badoncek' untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Ini adalah inovasi sosial yang sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lainnya," ujarnya.
Masih ada 40.864 warga Padang Pariaman yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Untuk mengejar status Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan dan pembayaran iuran mandiri melalui baliho serta media sosial.
Setiaji optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah, nagari, dan perantau mampu mempercepat pencapaian UHC di Padang Pariaman. Model pembiayaan berbasis kearifan lokal ini dinilai selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi akar budaya masyarakat Sumatera Barat.